PALEMBANG, TRIKPOS.com— Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Drainase dan Bendung Lematang yang menelan anggaran hampir Rp 900 miliar dari APBN kini menuai sorotan tajam. Infrastruktur yang digadang-gadang mampu mengairi 3.200 hektare sawah di dataran tinggi Basemah itu justru disebut gagal total dan belum memberi manfaat nyata bagi petani.
Pegiat antikorupsi Sumatera Selatan sekaligus ahli bangunan air asal Basemah, Ir. Feri Kurniawan, menilai proyek tersebut sebagai ironi pembangunan. Menurutnya, hingga kini bendung dan sistem drainase itu bahkan tidak mampu mengalirkan air untuk satu hektare persawahan.
“Ini bukan sekadar proyek mangkrak, tapi berpotensi menjadi bencana keuangan negara. Anggaran besar sudah digelontorkan, tapi manfaatnya nol,” kata Feri kepada wartawan.
Feri menyamakan kondisi PSN Bendung Lematang dengan sejumlah proyek nasional bermasalah lainnya, seperti kasus Hambalang dan Masjid Sriwijaya, yang sama-sama menyedot anggaran besar namun berujung tidak fungsional.
Ia menduga persoalan bermula dari kegagalan perencanaan yang berujung pada kegagalan konstruksi. Selain itu, Feri juga menyinggung kemungkinan adanya kesalahan pelaksanaan, pembengkakan biaya, hingga dugaan mark up pada perhitungan konstruksi.
“Proyek sebesar ini tidak mungkin gagal tanpa sebab. Harus ada audit teknis dan keuangan secara menyeluruh, item per item, untuk menghitung potensi kerugian negara yang sesungguhnya,” tegasnya.
Menurut Feri, proyek berlabel PSN umumnya berada dalam pendampingan aparat penegak hukum (APH). Namun, justru di situlah tantangan muncul, karena pengungkapan masalah proyek semacam ini kerap tersendat di level daerah.
“Tekanan publik sangat dibutuhkan. Tapi jujur saja, kecil kemungkinan kepala daerah berani membuka masalah ini. Risikonya terlalu besar secara politik,” ujarnya.
Ia menilai tanpa audit independen dan keberanian pemerintah pusat untuk turun tangan, proyek Bendung Lematang berpotensi menjadi simbol kegagalan pembangunan yang mahal dan membebani keuangan negara.
