PALEMBANG, TRIKPOS.com— Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Candra mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Senin (9/3/2026).
Rakornas tersebut juga membahas kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah serta evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengikuti kegiatan itu secara virtual dari Command Center Pemprov Sumsel.
Dalam forum tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah daerah, mulai dari penguatan pertumbuhan ekonomi, percepatan realisasi belanja daerah, hingga upaya pengendalian inflasi menjelang Idul Fitri.
Tito mengingatkan pemerintah daerah agar mewaspadai perkembangan inflasi nasional yang saat ini telah melampaui angka 4 persen. Sementara itu, target inflasi nasional berada pada kisaran 2,5 persen dengan toleransi ±1,5 persen.
Menurut dia, jika pada Desember inflasi berada di atas 3 persen dan pada Januari mencapai sekitar 4,7 persen, kondisi tersebut menunjukkan inflasi telah melewati batas target yang ditetapkan pemerintah.
“Secara teori kondisi ini masih relatif ringan, namun dampaknya cukup besar, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada kelompok desil satu hingga empat,” kata Tito.
Ia menjelaskan, beberapa komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap inflasi saat ini antara lain sektor perawatan pribadi serta emas perhiasan. Sementara inflasi tertinggi tercatat terjadi di Aceh yang dipengaruhi faktor distribusi serta dampak bencana.
Dalam kesempatan itu juga dipaparkan data realisasi belanja daerah oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah per 6 Maret 2026 yang telah mencapai 11,68 persen. Angka tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025, meskipun secara nominal masih lebih rendah dari tahun sebelumnya.
Selain itu, Tito menekankan bahwa kinerja fiskal suatu daerah umumnya berbanding lurus dengan tingkat pendapatan daerah tersebut.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana selama periode libur Idul Fitri, termasuk pengamanan di lokasi wisata yang biasanya dipadati pengunjung.
Menurutnya, pengelolaan kawasan wisata perlu dilakukan secara serius agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga.
Pemerintah daerah juga diminta memastikan ketersediaan barang dan jasa menjelang Idul Fitri, mengingat permintaan masyarakat terhadap sejumlah komoditas, seperti daging sapi dan bahan pangan lainnya, diperkirakan akan meningkat.
Karena itu, pemerintah daerah diharapkan memperkuat koordinasi dengan distributor serta asosiasi pedagang pasar guna menjaga kelancaran pasokan dan stabilitas harga.
“Jika diperlukan, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi melalui gerakan pasar murah menjelang Hari Raya Idul Fitri untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ujar Tito.
