PALEMBANG, TRIKPOS.com | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ), melalui Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Griya Agung Palembang, Rabu (19/11/2025). Sekda Sumatera Selatan, Dr. H. Edward Candra, hadir untuk memastikan dukungan penuh Pemprov terhadap agenda antikorupsi tersebut.
Rakor ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi di Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2025. Sektor PBJ disebut sebagai area paling rawan sehingga membutuhkan pengawasan terukur lintas lembaga.
Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Untung Wicaksono, menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah untuk memastikan kelengkapan dokumen Monitoring Center for Prevention (MCP). Ia menyebut MCP bukan sekadar data, tetapi pedoman kerja yang menjadi indikator keberhasilan pencegahan korupsi.
“Kami berharap seluruh daerah dapat mencapai target kelengkapan 85 poin MCP. Dokumen ini adalah alat ukur sekaligus panduan untuk memperkuat tata kelola,” ujarnya.
Kepala Perwakilan BPKP Sumsel, Supriyadi, menekankan bahwa integritas proses PBJ ditentukan oleh kualitas tata kelola mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Menurutnya, pengawasan APIP dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi kunci menuju pengadaan yang transparan.
“Yang paling utama itu adalah tata kelola. Perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban harus berintegritas,” tegasnya.
Ia juga mendorong probity audit dilakukan secara konsisten sebagai instrumen pengawasan transparansi PBJ di daerah.
Melalui rakor ini, KPK, BPKP, dan pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem PBJ yang lebih akuntabel. Penguatan koordinasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi serta memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan di Sumatera Selatan. (#)
