PALEMBANG, TRIKPOS.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengawali tahun anggaran 2026 dengan menggelar rapat koordinasi strategis di Griya Agung, Rabu (21/1/2026). Rapat ini menjadi momentum konsolidasi sekaligus penegasan arah kerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar bergerak lebih cepat dan terukur.
Gubernur Sumsel H Herman Deru menegaskan, seluruh program dan kegiatan OPD harus selaras dengan visi pembangunan daerah serta berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar capaian administratif.
“Kita sudah masuk fase berlari. Tidak ada lagi alasan bekerja dengan pola lama yang lambat dan birokratis,” tegas Herman Deru saat membuka rakor.
Fokus utama Pemprov Sumsel pada 2026 diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan optimalisasi proyek strategis nasional yang berada di wilayah Sumsel. Menurut Herman Deru, proyek-proyek besar harus segera memberikan nilai tambah ekonomi dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra dalam laporannya menyampaikan bahwa tahun 2025 merupakan fondasi awal pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Dengan demikian, kinerja di tahun 2026 menjadi penentu keberhasilan target pembangunan jangka menengah tersebut.
“Rakor ini menjadi forum untuk mengevaluasi capaian sekaligus memetakan hambatan yang dihadapi OPD, agar di tahun 2026 program berjalan lebih efektif dan efisien,” ujar Edward.
Menanggapi hal tersebut, Herman Deru mengingatkan bahwa kenaikan indikator statistik harus sejalan dengan meningkatnya kepuasan publik, terutama pada sektor pelayanan dasar.
“Angka boleh naik, tapi yang lebih penting masyarakat merasakan manfaatnya,” katanya.
Gubernur juga menekankan pentingnya akselerasi pada proyek prioritas, salah satunya pengelolaan kawasan Tanjung Carat yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendongkrak pendapatan daerah.
Selain itu, Herman Deru mendorong OPD untuk berani melakukan inovasi pelayanan publik. Menurutnya, inovasi tidak selalu membutuhkan anggaran besar, tetapi harus mampu memangkas birokrasi dan mempercepat layanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru kembali mengingatkan seluruh pejabat mengenai komitmen integritas. Ia menegaskan pakta integritas bukan formalitas, melainkan janji moral untuk menjauhi praktik korupsi dan kolusi.
“Saya tidak akan mentolerir adanya kelompok atau ‘geng’ di birokrasi yang menghambat profesionalitas ASN,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi dan mengawasi kinerja OPD. Sinergi antara pimpinan daerah dan aparatur, menurutnya, menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi global di tahun 2026.
Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan penandatanganan komitmen kerja oleh seluruh kepala OPD sebagai penanda dimulainya pelaksanaan program 2026. Pemprov Sumsel optimistis target pembangunan dapat tercapai melalui kerja konkret dan kolaboratif, bukan sekadar laporan di atas kertas. (red)
