PALEMBANG, TRIKPOS.com — Menjelang pelaksanaan dua ajang olahraga besar tingkat provinsi, yakni Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV dan Pekan Paralimpik Provinsi (Peparprov) V Sumatera Selatan tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) memperkuat sinergi dengan lembaga pengawas keuangan. Langkah ini ditandai dengan pertemuan antara jajaran Pemkab Muba dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumsel, Senin (28/7/2025), di kantor BPKP Sumsel.
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Muba, Kyai Rohman, didampingi sejumlah pejabat penting, termasuk Plt Asisten I Setda Muba Ardiansyah, Kepala Dispopar Dr. M Fariz, Kadis Kominfo Herryandi Sinulingga, serta Ketua KONI Muba Marjoni Khalik. Sementara pihak BPKP diwakili oleh Koordinator Pengawasan Afandi dan Auditor Ahli Madya Ernaldi Taqwinda.
Wabup Rohman dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga demi kelancaran pelaksanaan event besar tersebut. Ia menyatakan bahwa Pemkab Muba sangat membutuhkan pendampingan dari BPKP agar seluruh proses, khususnya pengelolaan anggaran, bisa berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Kami ingin semua tertata dengan baik. Ini bukan hanya soal olahraga, tetapi juga momentum untuk menunjukkan tata kelola yang bersih. Karena itu, kami memohon pendampingan dari BPKP sejak awal,” tegas Rohman.
Tak hanya sebatas event olahraga, Rohman menambahkan bahwa komitmen Pemkab Muba terhadap keterbukaan dan evaluasi melekat pada setiap aspek pemerintahan.
Kepala Dispopar Muba, Dr. M. Fariz, melaporkan bahwa persiapan infrastruktur telah mencapai 80 persen. Porprov dijadwalkan berlangsung 18–31 Oktober 2025, disusul Peparprov pada 1–7 November 2025. Sebanyak 34 cabang olahraga akan dipertandingkan di 24 venue berbeda.
“Sejumlah pekerjaan utama seperti pengaspalan sirkuit dan pemeliharaan venue kini sedang dalam proses tender. Dana dari provinsi lebih dari Rp10 miliar telah dialokasikan, dan beberapa pembangunan juga dibiayai oleh CSR perusahaan mitra,” jelas Fariz.
Ia juga menyampaikan bahwa panitia daerah telah membahas secara khusus kendala seperti kelangkaan BBM dan stabilitas pasokan listrik, termasuk mengusulkan kepada Pemprov agar segera digelar Rapat Panitia Besar antar-kabupaten/kota.
Kepala BPKP Sumsel, Supriyadi, menyatakan dukungan penuh terhadap Pemkab Muba sebagai tuan rumah dan memberikan sejumlah arahan strategis. Ia mengingatkan seluruh pihak agar menjauhi praktik gratifikasi, serta memastikan semua pengeluaran, termasuk konsumsi panitia, dikelola secara rinci dan bertanggung jawab.
“Agar tidak timbul temuan, detail kecil seperti anggaran snack pun harus akuntabel. Jangan sampai penyimpangan kecil menimbulkan kerugian negara,” pesannya.
Ia juga menyoroti pentingnya keberlanjutan infrastruktur pasca-event. “Jangan sampai venue terbengkalai setelah acara selesai. Aset harus memiliki nilai guna jangka panjang,” ujar Supriyadi.
Selain itu, ia menyarankan penyusunan SOP untuk tenaga relawan, mulai dari rekrutmen hingga pelaporan kinerja. Tak kalah penting, ia merekomendasikan agar dalam struktur panitia daerah (SK Panda) disertakan unsur eksternal yang berfungsi sebagai pengawas independen.
Bahkan, bila kondisi memungkinkan, BPKP membuka peluang untuk penggunaan teknologi modifikasi cuaca, terutama menjelang pembukaan dan pertandingan luar ruangan guna meminimalkan gangguan cuaca ekstrem.
“Kami ingin sinergi ini tidak hanya berhenti sampai event usai, tetapi menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang berkelanjutan di Muba,” tutup Supriyadi. (#)
