PALEMBANG TRIKPOS.com – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Cik Ujang, mendorong para pelaku usaha penggilingan padi yang tergabung dalam Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) Sumsel untuk terus berinovasi, termasuk melalui pembaruan teknologi dan diversifikasi usaha.
Dalam audiensi bersama pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PERPADI Sumsel di Ruang Tamu Wakil Gubernur, Rabu (4/6/2025), Cik Ujang menyarankan agar para pelaku usaha tidak hanya terpaku pada sektor penggilingan padi, tetapi mulai merambah ke bidang lain seperti peternakan ayam atau bebek.
“PERPADI harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jangan hanya bergantung pada usaha penggilingan padi. Kembangkan usaha lain agar bisa bertahan dan bersaing,” tegasnya.
Terkait persoalan harga gabah yang dikeluhkan para pengusaha, Cik Ujang menjelaskan bahwa penetapan harga merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, Pemprov Sumsel tetap berkomitmen untuk memberikan dukungan dalam bentuk lain, seperti bantuan bibit dan alat pertanian.
“Harga gabah adalah kebijakan pusat untuk melindungi petani dari tengkulak. Meski begitu, Pemprov akan tetap hadir dengan dukungan yang bisa kami berikan,” ujarnya.
Ia juga menyatakan kesiapannya untuk meninjau langsung kondisi penggilingan yang dikelola anggota PERPADI Sumsel guna menentukan bentuk bantuan yang tepat. “Kami akan survei ke lapangan. Dari situ bisa kita tentukan apa saja yang bisa dibantu lewat dinas-dinas terkait,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPD PERPADI Sumsel, Kamijo Sujoko, mengungkapkan bahwa para pengusaha penggilingan padi menghadapi tantangan besar akibat penetapan harga gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kondisi ini dinilai memberatkan pengusaha kecil karena sulit bersaing dengan pelaku usaha besar.
“Kami mengapresiasi kesempatan bertemu dengan Pak Wagub. Saat ini kami benar-benar kesulitan karena harga gabah ditetapkan tanpa mempertimbangkan biaya produksi kami,” jelas Kamijo.
Ia juga menyoroti permasalahan lain, yakni masih banyak pengusaha kecil yang menggunakan mesin penggilingan lama dan tidak memenuhi standar, sehingga menyulitkan mereka untuk menjalin kerja sama dengan Bulog.
“Kami berharap ada program revitalisasi mesin penggilingan. Jika tidak segera dibantu, penggilingan padi skala kecil di Sumsel bisa gulung tikar,” tegasnya.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel. (#)
