PALEMBANG , TRIKPOS.com— Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos., mengapresiasi keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam mempercepat penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dan Rencana Aksi Kependudukan sebagai upaya strategis menghadapi era bonus demografi.
Apresiasi ini disampaikan usai kegiatan Monitoring Terpadu PJPK 2025–2029 yang digelar di Griya Agung, Palembang, Rabu (10/12/2025).
Wamendukbangga mengungkapkan bahwa hingga saat ini 11 kabupaten/kota di Sumsel telah menuntaskan penyusunan dokumen PJPK, sementara dua wilayah lainnya tengah menyelesaikan proses finalisasi. Menurutnya, dokumen tersebut merupakan fondasi penting untuk mengarahkan pembangunan kependudukan secara terukur dan berkelanjutan.
“Indonesia, termasuk Sumsel, sedang bergerak menuju era bonus demografi. Karena itu, seluruh strategi pembangunan harus dirancang secara cermat agar selaras dengan visi-misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa PJPK adalah pedoman strategis pembangunan kependudukan selama 20 tahun (2025–2045) berdasarkan Desain Besar Pembangunan Kependudukan nasional.
Pada kesempatan tersebut, Wamendukbangga juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumsel dan Pemerintah Kota Palembang terkait keberhasilan menurunkan prevalensi stunting.
“Prevalensi stunting di Kota Palembang saat ini sudah berada di bawah rata-rata nasional. Ini capaian penting yang menunjukkan kerja keras seluruh pihak,” katanya.
Ia optimistis angka stunting di Sumsel akan semakin menurun, terlebih dengan adanya program-program intervensi strategis pemerintah pusat.
“Program makan bergizi gratis kini menjangkau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Kami berharap program ini memberikan manfaat nyata bagi keluarga di Sumsel,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Dr. Drs. H. Edward Candra, MH, menekankan bahwa PJPK bukan sekadar dokumen administratif, melainkan arah kebijakan pembangunan yang wajib dijalankan seluruh OPD.
“Pembangunan kependudukan tidak bisa dilakukan secara parsial. Kita harus meninggalkan pola business as usual dan menerapkan strategi pembangunan yang terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memasukkan variabel kependudukan sebagai dasar pengambilan kebijakan, terutama dalam penyusunan program dan alokasi anggaran tahunan.
“Komitmen bersama ini bertujuan memastikan bahwa setiap anggaran benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengendalian jumlah penduduk, serta pengarahan mobilitas penduduk secara optimal,” ujarnya.
Sekda menambahkan bahwa pemanfaatan bonus demografi menjadi isu strategis yang wajib disiapkan secara serius.
“Sumsel saat ini berada pada fase jendela peluang, di mana penduduk usia produktif lebih besar dari usia nonproduktif. Peta jalan ini harus memuat strategi konkret untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Jika tidak, bonus demografi bisa berubah menjadi bencana sosial akibat meningkatnya pengangguran,” pungkasnya. (#)
