TRIKPOS.CO.ID, PALEMBANG – Rencana pemberlakuan vaksinasi Covid-19 secara mandiri atau berbayar untuk masyarakat umum mulai tahun depan diterapkan pemerintah.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumsel, Dr RM Taufik Husni SH MH tegas menolak dan meminta dibatalkan rencana adanya vaksinasi berbayar.
Menurut Taufik, jika kebijakan vaksinasi berbayar itu tetap diselenggarakan tentunya sangatlah tidak elok dan tidak etis.
“Saat ini pandemi covid-19, masih berlangsung dan belum berakhir. Bahkan efek dari pandemi ini membuat ekonomi belum stabil. Apalagi, memasuki masa pemulihan nanti. Jadi kalau ada penerapan vaksinasi gotong royong berbayar tentu kita tolak,” ucapnya, Sabtu (21/11/2021).
Taufik menilai pemberian vaksin gratis saja masyarakat masih enggan untuk di suntik vaksin. Apalagi jika nantinya vaksinasi harus yang berbayar.
“Tentu ini membingungkan masyarakat ada. Nantinya ada vaksinasi yang berbayar dan gratis. Kita minta kepada pemerintah dalam hal ini mengenai kebijakan vaksin, untuk tetap digratiskan,” tegasnya.
Apalagi mengacu serta mencontoh pada kebijakan luar negeri. Dimana pemberian vaksin diluar negeri bukan hanya gratis. Warga yang datang untuk mendapatkan vaksin pun, menurutnya, diberikan hadiah oleh pemerintah. Itu dilakukan agar masyarakat mau divaksin untuk menekan dan meminimalisir penyebaran pandemi covid-19.
“Lah kalau ada rencana dan wacana berbayar, tentunya ada kesan komersil dan bisnis. Jadi sekali lagi kami YLKI Sumsel menolak adanya wacana vaksin berbayar,” imbuhnya.
Lebih lanjut, kata Taufik, saat ini masyarakat masih menjerit lantaran ekonomi belum stabil. Sudah tentu hal itu apabila dijalankan sangat tidak menguntungkan.
“Kalaupun vaksin memang harus berbayar, sebaiknya diterapkan kepada perusahaan saja. Nantinya, perusahaan yang akan mengeluarkan biaya atau dana untuk vaksin. Bukannya masyarakat yang saat ini masih bingung untuk mencari makan,” cetusnya.
