PALEMBANG, TRIKPOS.com — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta penanganan banjir di Kota Palembang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan tanpa sekat kewenangan.
Hal itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi penanganan genangan dan banjir di Ruang Rapat Bina Praja, Senin (4/5/2026), yang dihadiri perwakilan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kota Palembang.
Menurut Herman Deru, persoalan banjir di Palembang semakin kompleks seiring meluasnya wilayah terdampak dan keterbatasan infrastruktur drainase.
“Banjir semakin meluas, sementara infrastruktur belum sepenuhnya memadai. Ini perlu ditangani bersama,” ujarnya.
Ia menilai, selama ini masyarakat masih kebingungan terkait pembagian kewenangan antara pemerintah dan pihak pengembang dalam penanganan drainase dan kawasan permukiman.
Karena itu, hasil rapat koordinasi akan dibawa ke pemerintah pusat untuk mendapatkan kejelasan dan dukungan kebijakan.
“Kita akan koordinasikan ke kementerian agar ada kejelasan dan percepatan penanganan,” kata dia.
Herman Deru menegaskan, Palembang sebagai ibu kota provinsi memiliki peran strategis sehingga penanganan banjir menjadi prioritas.
Usai rapat, ia menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Banjir melalui keputusan gubernur guna mempercepat koordinasi lintas instansi.
Satgas tersebut akan melibatkan pemerintah pusat melalui balai besar, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota untuk memangkas birokrasi.
Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan pemantauan berbasis digital melalui pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik rawan banjir.
Langkah teknis lain yang disiapkan antara lain optimalisasi pompa air serta perbaikan bertahap terhadap 21 box culvert dan gorong-gorong yang terdampak.
Sejumlah titik rawan banjir yang menjadi perhatian antara lain Jalan Noerdin Panji, kawasan Demang Lebar Daun, serta sejumlah ruas jalan utama lainnya.
Herman Deru juga menekankan pentingnya penertiban bangunan yang tidak sesuai aturan, termasuk yang berdiri di atas saluran air.
Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, banjir di kota tersebut dipengaruhi faktor alam dan aktivitas manusia.
Ia menyebutkan, penanganan jangka pendek meliputi revitalisasi sungai, perbaikan saluran drainase, pembangunan pompa, serta pemasangan CCTV untuk pemantauan.
Menurut dia, terdapat sejumlah titik genangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Sebagian titik menjadi kewenangan provinsi dan pusat, sehingga perlu koordinasi yang kuat,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam menambahkan, pengembangan sistem polder menjadi salah satu solusi, meskipun normalisasi sungai masih menghadapi kendala kewenangan dan keberadaan bangunan di bantaran.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang dan sejumlah pejabat terkait dari berbagai instansi. (#)
