PALEMBANG, TRIKPOS.com — Kodim 0418/Palembang memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemegang izin usaha dalam menghadapi puncak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2026.
Hal itu ditunjukkan melalui kehadiran Kasdim 0418/Palembang Letkol Inf Dery Septriandi, S.T., M.M., M.Han., yang mewakili Dandim 0418/Palembang dalam rapat koordinasi (Rakor) antara pemerintah dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) serta pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan.
Rakor dalam rangka penanggulangan dan penanganan puncak Karhutla tahun 2026 tersebut dilaksanakan secara video conference (Vicon), Senin (7/9/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.
Kegiatan berlangsung di Aula Yudha Brama Jaya, Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, Jalan Merdeka No. 8, Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang.
Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi peningkatan kejadian Karhutla, khususnya memasuki periode puncak kebakaran hutan dan lahan.
Sejumlah unsur terkait turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, BPBD, serta Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang.
Pejabat yang hadir antara lain Pj Sekda Kota Palembang Drs. Kgs. H. Sulaiman Amin, M.Si., Kasdim 0418/Palembang Letkol Inf Dery Septriandi, S.T., M.M., M.Han., Kasat Samapta AKBP Suhardiman, Pasi Ops Kodim 0418/Palembang Kapten Arm Zainal Arifin, Kasi Jatum Kejari Kota Palembang Imam M., Kabid Rehab Rekon BPBD Romison, Sekdin Damkar Kota Palembang Tris, serta Protokol Kilat Purna Yudha.
Dandim 0418/Palembang Kolonel Arh Erik Novianto, S.Sos., melalui Kasdim mengatakan, sinergi antarinstansi perlu terus diperkuat dalam menghadapi potensi Karhutla.
“Koordinasi dan sinergi antar lembaga diharapkan semakin kuat dalam melakukan langkah pencegahan, kesiapsiagaan, hingga penanganan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Ia berharap melalui koordinasi dan kesiapsiagaan seluruh pihak, potensi terjadinya Karhutla dapat diminimalkan sehingga ke depan tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat maupun lingkungan.
