PALEMBANG, TRIKPOS.com – Pemerintah Kota Palembang memperketat mekanisme pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap usulan bantuan wajib melalui proses verifikasi, memenuhi persyaratan administrasi dan legalitas, serta memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Wali Kota Palembang Drs H. Ratu Dewa, M.Si menegaskan, dana hibah bukan anggaran yang bisa diberikan secara otomatis setiap tahun. Penggunaannya harus selektif, transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penegasan itu disampaikan Ratu Dewa saat membuka Sosialisasi Mekanisme Kebijakan Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD. Kegiatan tersebut menghadirkan jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai narasumber.
Ratu Dewa mengatakan, keterbatasan ruang fiskal Kota Palembang mengharuskan pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan penerima hibah. Sebab, seluruh anggaran APBD merupakan uang rakyat yang harus digunakan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas pembangunan.
Menurutnya, penganggaran hibah baru dapat dipertimbangkan setelah kebutuhan belanja wajib dan prioritas pembangunan daerah terpenuhi, termasuk Standar Pelayanan Minimal (SPM), pendidikan, dan infrastruktur.
“Setiap usulan harus memiliki dasar yang jelas, memenuhi persyaratan, serta memberikan manfaat nyata. Hibah bukan hak yang otomatis diterima setiap tahun,” tegasnya.
Ia menjelaskan, seluruh permohonan hibah harus diajukan secara tertulis kepada Wali Kota pada tahapan perencanaan, dengan tembusan kepada perangkat daerah terkait. Usulan tersebut juga harus masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebelum diproses lebih lanjut dalam penyusunan KUA dan PPAS hingga penganggaran APBD.
Untuk perencanaan Tahun Anggaran 2028, tahapan pengusulan akan dimulai pada Desember 2026 melalui penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. Selanjutnya, forum perangkat daerah dijadwalkan paling lambat akhir Februari 2027.
Ratu Dewa meminta calon penerima hibah menyiapkan proposal secara lengkap, terukur, dan spesifik sesuai kebutuhan. Persyaratan administrasi maupun legalitas lembaga juga harus dipenuhi sebelum usulan masuk tahap evaluasi.
Ia mengingatkan, dana hibah tidak boleh digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional seperti honorarium, perjalanan dinas, maupun alat tulis kantor (ATK). Pemberian hibah juga tidak bersifat rutin atau berkesinambungan, sehingga kegiatan yang dibiayai harus direncanakan dan diselesaikan sesuai ketentuan tahun anggaran.
Di sisi lain, perangkat daerah yang bertugas melakukan evaluasi diminta bekerja secara objektif dan profesional. Pemeriksaan harus mencakup legalitas penerima, kelengkapan administrasi, serta kesesuaian usulan dengan prioritas pembangunan daerah.
Ratu Dewa juga mengingatkan agar tidak ada konflik kepentingan maupun janji pemberian hibah di luar prosedur resmi.
Seluruh tahapan pengelolaan hibah, mulai dari pengajuan, evaluasi, penganggaran hingga penyaluran, wajib tercatat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Penyaluran dana hanya dapat dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Penerima wajib menggunakan anggaran sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), menyampaikan laporan pertanggungjawaban, serta mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke kas daerah.
Pengelolaan hibah yang akuntabel, lanjutnya, juga menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui indikator Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), termasuk tindak lanjut rekomendasi KPK dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan, Ratu Dewa menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bersama Bapperida, BPKAD, dan Inspektorat, menyusun alur kerja yang jelas.
Alur tersebut mencakup penerimaan proposal, verifikasi, batas waktu pengusulan hingga penyampaian hasil evaluasi kepada pemohon.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si menegaskan pentingnya kesamaan pemahaman antara pemerintah sebagai pemberi hibah dan lembaga sebagai penerima.
Fatoni menjelaskan, penerima hibah harus terlebih dahulu mengajukan proposal yang memuat rincian kebutuhan dan rencana penggunaan dana. Setelah itu, pemerintah melakukan verifikasi sebelum menetapkan penerima hibah.
Penggunaan dana juga wajib sesuai dengan proposal yang telah disetujui. Penerima memiliki tanggung jawab penuh terhadap setiap rupiah dana yang diterima karena penggunaannya menjadi objek pemeriksaan oleh lembaga auditor.
Ia mengingatkan, tertib administrasi dan kesesuaian penggunaan anggaran menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sosialisasi tersebut sekaligus menjadi forum penyamaan persepsi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, DPRD, serta organisasi kemasyarakatan terkait aturan pemberian dan penerimaan hibah.
Selain membahas hibah, Fatoni turut menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, pemerintah daerah perlu menggali potensi pendapatan secara maksimal agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat.
Ada lima strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD, yakni intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), digitalisasi, dan inovasi.
Fatoni berharap seluruh elemen di Kota Palembang dapat bersinergi menggali potensi ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
Melalui sosialisasi ini, Pemkot Palembang berharap mekanisme hibah semakin tertib dan terukur. Dengan demikian, bantuan dari APBD tidak sekadar tersalurkan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan Kota Palembang. (#)
