MUSI BANYUASIN, TRIKPOS.com – Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Rony Samtana meninjau langsung kawasan sumur minyak rakyat di Hindoli, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), untuk memastikan penataan aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan standar keselamatan kerja.
Peninjauan tersebut melibatkan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, TNI, Polres Muba, SKK Migas, dan Pertamina. Kapolda Sumsel didampingi perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Bambang, serta perwakilan Pertamina saat mengecek kawasan yang selama ini menjadi perhatian karena terdapat ribuan sumur minyak masyarakat yang belum seluruhnya menerapkan standar pengelolaan dan keselamatan.
Kapolda Sumsel mengatakan, penataan diperlukan untuk memastikan aktivitas sumur minyak rakyat berjalan sesuai regulasi dan kaidah teknik pertambangan yang baik. Pengelolaan yang tidak tertata berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, persoalan sosial, hingga gangguan keamanan.
Menurutnya, Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi salah satu landasan dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola sumur minyak sesuai ketentuan. Ke depan, pengelolaan diharapkan dilakukan secara terorganisasi melalui koperasi yang dipercaya pemerintah daerah.
Kapolda berharap penataan kawasan Hindoli dapat menjadi model pengelolaan sumur minyak rakyat yang tertib dan aman, tidak hanya bagi Kabupaten Musi Banyuasin, tetapi juga daerah lain yang memiliki kondisi serupa.
Salah satu poin penting dalam penataan tersebut adalah pemberdayaan tenaga kerja lokal. Pemilik sumur yang berasal dari luar Kabupaten Muba tetap diwajibkan mengutamakan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja.
Kebijakan ini diharapkan membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah juga mendorong pembinaan terhadap pemilik sumur, pekerja, koperasi, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu, aspek keselamatan kerja menjadi perhatian utama. Kapolda menekankan larangan aktivitas pekerjaan pada malam hari guna meminimalkan risiko kecelakaan, termasuk bahaya gas yang berpotensi memicu kebakaran maupun ledakan.
Pengaturan jam kerja juga ditujukan untuk mengurangi kelelahan pekerja serta mencegah potensi penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Karena itu, pengawasan terhadap jam operasional dan kondisi pekerja harus dilakukan secara konsisten.
Penataan kawasan juga mencakup sistem pendataan dan pengawasan terhadap setiap orang yang beraktivitas di lokasi sumur minyak. Seluruh pekerja dan pihak berkepentingan harus memiliki identitas serta tercatat secara jelas guna mencegah masuknya pihak yang tidak bertanggung jawab.
Bupati Musi Banyuasin H. Toha Tohet mengatakan, pemerintah kabupaten akan mendorong pembinaan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi di kawasan sumur minyak rakyat.
“Potensi sumber daya alam di Muba harus mampu membuka kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Toha.
Ia juga meminta seluruh pemilik sumur mematuhi aturan penataan yang telah disepakati, termasuk membangun fasilitas yang lebih terorganisasi agar kawasan tidak terkesan semrawut.
Sementara itu, mekanisme pengelolaan dan penyaluran hasil produksi minyak masih harus melalui sejumlah tahapan sesuai ketentuan. Persetujuan titik sumur menjadi bagian dari proses yang berjalan, sedangkan dukungan Pertamina dan persetujuan tim gabungan menjadi tahapan penting sebelum pengelolaan serta penerimaan hasil produksi dapat dilaksanakan.
Transparansi pembagian hasil juga menjadi perhatian agar seluruh pihak memahami hak dan kewajibannya, termasuk manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.
Kepala SKK Migas Sumbagsel, Bambang, mengatakan penataan kawasan Hindoli tidak hanya berorientasi pada aktivitas produksi minyak, tetapi juga mencakup keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan persoalan sosial dan kecelakaan kerja.
Ia berharap kawasan Hindoli dapat menjadi model pengelolaan sumur minyak masyarakat yang tertib, transparan, dan memenuhi kaidah teknik pertambangan yang baik untuk diterapkan di wilayah lain.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menegaskan, keterlibatan kepolisian dalam penataan sumur minyak rakyat merupakan bagian dari penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, SKK Migas, dan Pertamina.
Koordinasi lintas sektor tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan sekaligus memastikan aktivitas masyarakat di kawasan operasional memperhatikan aspek keselamatan.
Melalui penataan tersebut, pengelolaan sumur minyak rakyat di Hindoli diharapkan memiliki mekanisme yang lebih jelas, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, serta meminimalkan risiko kecelakaan dan kerusakan lingkungan. (#)
