PALEMBANG, TRIKPOS.com – Penguatan literasi hukum dan budaya antikorupsi menjadi perhatian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengembangkan perpustakaan khusus sebagai sarana pendukung peningkatan integritas aparatur dan persiapan pengusulan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Upaya tersebut dibahas dalam audiensi PTUN Palembang dengan Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, kamis (22/10/2026). Rombongan PTUN Palembang dipimpin Sekretaris PTUN Palembang, Ishak Rizal, S.T., beserta jajaran dan diterima langsung Kepala Dinas Perpustakaan Sumsel, Fitriana, S.Sos., M.Si.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pengelolaan perpustakaan khusus di lingkungan PTUN Palembang, termasuk pemenuhan kebutuhan bahan bacaan yang relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas.
Fitriana menjelaskan berbagai aspek penyelenggaraan perpustakaan, mulai dari pengelolaan dan pengembangan koleksi, penataan bahan pustaka, sistem pelayanan hingga pemenuhan standar perpustakaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga memaparkan sejumlah inovasi dan praktik baik yang telah diterapkan Dinas Perpustakaan Sumsel dalam meningkatkan kualitas layanan serta pengelolaan perpustakaan.
Berbagai pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi PTUN Palembang dalam membangun perpustakaan khusus yang tidak sekadar menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi juga pusat informasi dan pembelajaran bagi aparatur.
Koleksi bacaan yang disiapkan nantinya diharapkan mencakup berbagai materi strategis, seperti pencegahan korupsi, integritas, etika aparatur, pelayanan publik, hukum, serta tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
Pengembangan perpustakaan ini menjadi salah satu langkah pendukung PTUN Palembang dalam proses pengusulan WBK. Ketersediaan sumber informasi yang berkualitas diharapkan mampu mendorong peningkatan wawasan, profesionalisme, serta kesadaran aparatur terhadap pentingnya integritas dalam menjalankan tugas.
Audiensi tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.
Menariknya, kegiatan ditutup dengan praktik bahasa isyarat sebagai bentuk pengenalan komunikasi yang inklusif sekaligus pengingat pentingnya pelayanan publik yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. (Adv)
