HUKUM  

Tabungan Ludes, Utang Menjerat: Sumsel Dikepung Kejahatan Keuangan Digital

Foto : Warga Palembang melaporkan dugaan penipuan berkedok investasi kopi Folgers ke SPKT Polrestabes Palembang

PALEMBANG, TRIKPOS.COM – Di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital, masyarakat Sumsel justru dihadapkan pada ancaman yang kian nyata. Mulai dari pinjaman online (pinjol) ilegal, investasi bodong, hingga penipuan digital terus menyasar warga dengan berbagai modus yang semakin meyakinkan.

Kemudahan mengakses layanan keuangan melalui ponsel menjadi celah bagi pelaku kejahatan untuk menjaring korban terperangkap. Iming-iming keuntungan besar, proses pencairan dana cepat, hingga tawaran investasi yang dikemas seolah-olah resmi membuat masyarakat mudah tergiur, tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas sebenarnya.

Masyarakat Sumsel diimbau membiasakan diri memeriksa legalitas layanan sebelum melakukan transaksi, tidak mudah mengklik tautan mencurigakan, serta tidak mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak terpercaya.

Jangan pernah memberikan OTP, PIN, kata sandi, maupun data sensitif kepada pihak lain. Jika menerima pesan yang mengatasnamakan bank, keluarga, perusahaan, atau instansi dengan permintaan transfer mendesak, lakukan verifikasi melalui nomor atau kanal resmi yang sudah diketahui.

Apabila terlanjur menjadi korban, segera amankan rekening dan akun digital, hubungi pihak bank atau penyedia layanan terkait, simpan bukti transaksi dan percakapan, serta laporkan melalui kanal pengaduan resmi dan kepolisian.

Data dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 2.575 pengaduan terkait pinjol ilegal di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Dari jumlah tersebut, Sumatera Selatan menempati posisi tertinggi dengan 870 laporan atau 33,8 persen. Kota Palembang menjadi daerah dengan jumlah pengaduan terbanyak.

Ancaman lainnya datang dari penipuan digital. Data Indonesia Anti-Scam Center (IASC) per November 2025 menempatkan Sumsel di peringkat kedelapan nasional dalam kasus penipuan digital, dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp107 miliar.

Angka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya, terdapat warga yang kehilangan tabungan, terjerat utang, bahkan harus menghadapi persoalan keluarga akibat keputusan keuangan yang berujung pada kerugian.

Pada Oktober 2026, delapan warga Palembang melaporkan dugaan penipuan berkedok investasi kopi Folgers ke SPKT Polrestabes Palembang. Total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp96,6 juta.

Salah satu korban, Dian Handayani, mengaku mengalami kerugian sekitar Rp50 juta setelah tergiur tawaran keuntungan hingga 200 persen. Tawaran tersebut awalnya dikenalkan melalui TikTok dan grup komunitas.

Namun, janji keuntungan berubah menjadi persoalan ketika dana peserta mulai tertahan di dompet saldo aplikasi sejak 1 Oktober 2026 dan tidak dapat ditarik. Pada 5 Oktober 2026, aplikasi tersebut sudah tidak lagi bisa digunakan untuk melakukan penarikan dana.

Kisah serupa juga terjadi di Lubuklinggau. Dugaan investasi bodong yang menjerat lebih dari 30 warga dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp4 miliar telah memasuki tahap penuntutan.

Polres Lubuklinggau menyerahkan tersangka berinisial SA (26) kepada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau pada Senin (6/4/2026). Kasus tersebut menjadi gambaran bagaimana tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dapat berujung pada kerugian massal.

Ancaman pinjaman ilegal juga tidak berhenti pada kerugian finansial. Dalam kasus yang lebih serius, tekanan utang bahkan diduga menjadi pemicu tindak kriminal.

Tim Ditres PPA dan PPO Polda Sumsel mengungkap kasus seorang pria berinisial RHN yang diduga menjual istrinya sendiri, ER, kepada pria hidung belang di RD Kost, Jalan Rimba Kemuning, Palembang, pada 22 Oktober 2026.

Tersangka diduga melakukan perbuatan tersebut selama kurang lebih tiga bulan karena terlilit utang dana pinjaman. Kasus ini memperlihatkan bagaimana persoalan utang dapat berkembang menjadi tindakan yang merusak kehidupan, martabat, dan keselamatan orang lain.

Sementara itu, Ditreskrimsus Polda Sumsel juga membongkar jaringan jual beli rekening digital yang diduga digunakan untuk menampung hasil penipuan bermodus layanan pelanggan perbankan palsu.

Korbannya merupakan institusi pendidikan di Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dengan kerugian mencapai Rp581.001.100. Peristiwa tersebut terjadi pada 22 Agustus 2026. Polisi kemudian menangkap dua tersangka berinisial BPS (21) dan IAP (33) di Jawa Tengah.

Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa kejahatan keuangan memiliki pola yang beragam, tetapi sering kali berawal dari hal yang sama: masyarakat tidak melakukan pemeriksaan sebelum mengambil keputusan keuangan.

Padahal, memastikan legalitas suatu layanan keuangan bukanlah langkah yang rumit. Masyarakat dapat memeriksa status perusahaan, produk, maupun layanan melalui kanal resmi OJK. Layanan keuangan legal memiliki izin atau terdaftar sesuai ketentuan, menyampaikan bunga, biaya, serta risiko secara transparan, dan menyediakan alamat maupun saluran pengaduan yang jelas.

Sebaliknya, layanan ilegal biasanya menawarkan keuntungan pasti tanpa risiko, menyembunyikan bunga dan biaya, menggunakan tekanan dalam penagihan, hingga mengancam menyebarkan data pribadi. Tidak sedikit pula yang beroperasi hanya melalui tautan WhatsApp atau aplikasi yang tidak tersedia di toko aplikasi resmi.

Upaya pemberantasan terus dilakukan. Secara nasional, sepanjang 2025 Satgas PASTI telah menghentikan 2.263 entitas pinjol ilegal dan 354 penawaran investasi ilegal. Satgas PASTI merupakan forum yang melibatkan OJK bersama 15 kementerian dan lembaga lainnya untuk menangani aktivitas keuangan ilegal.

Meski demikian, penutupan aplikasi dan penindakan terhadap pelaku belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Selama masyarakat masih mudah tergiur janji keuntungan instan, pelaku kejahatan akan terus mencari celah dan menghadirkan modus baru dengan nama, aplikasi, serta strategi yang berbeda.

Di Sumatera Selatan, literasi keuangan menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar pengetahuan tambahan. Masyarakat perlu membangun kebiasaan memeriksa legalitas, memahami risiko, tidak mudah memberikan data pribadi, serta menahan diri sebelum mengklik tautan atau mentransfer uang.

Kenal legal, terhindar dari ilegal, bukan sekadar slogan. Di tengah maraknya kejahatan keuangan digital, sikap kritis dan kehati-hatian menjadi benteng paling sederhana untuk melindungi tabungan, keluarga, dan masa depan.

Jangan sampai kemudahan teknologi justru menjadi pintu masuk menuju kerugian. Sebelum meminjam, berinvestasi, atau menyerahkan data pribadi, pastikan layanan yang digunakan benar-benar legal dan dapat dipertanggungjawabkan,”tandasnya.

Laporan: Iwan