OKI, TRIKPOS.com — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menghadapi tantangan fiskal berat pada tahun anggaran 2026. Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipastikan berkurang signifikan sebesar Rp241 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, di tengah tekanan keuangan tersebut, Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Pendapatan daerah bakal berkurang cukup besar, terutama dari komponen TKD. Tapi pelayanan dasar untuk rakyat tidak boleh ikut menyusut. Justru di masa seperti inilah keberpihakan harus ditunjukkan,” ujar Muchendi dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Hari Jadi ke-80 Kabupaten OKI, Sabtu (11/10).
Muchendi menegaskan pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian dan realokasi anggaran secara selektif bersama DPRD agar program-program prioritas tetap terlaksana. Fokus utama diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
“Kita akan melakukan efisiensi agar tetap bisa melayani masyarakat. Prinsipnya, setiap rupiah harus digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Muchendi juga menilai bahwa keberhasilan menjaga stabilitas fiskal tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor, baik dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, maupun dukungan legislatif dan masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang turut hadir dalam perayaan HUT OKI, mengingatkan pentingnya selektivitas dalam menyusun belanja daerah di tengah situasi efisiensi nasional.
“Bukan efisiensinya yang harus didengungkan, tapi bagaimana cara kita menghadapinya. Pilah belanja yang perlu dan tidak perlu. Janji kita kepada masyarakat itu yang harus superprioritas,” ujar Deru.
Deru juga berpesan agar setiap elemen pemerintahan dan masyarakat memperkuat sinergi dan kerukunan untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan. “Tantangan yang dihadapi kepala daerah hari ini berbeda dengan yang kami hadapi dulu,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) OKI, Farlidena Burniat, mengungkapkan bahwa Bupati Muchendi telah memanggil seluruh kepala OPD untuk melakukan kalkulasi ulang kebutuhan anggaran.
“Kami berkoordinasi dengan Bappeda untuk menghitung ulang kebutuhan belanja masing-masing OPD. Tujuannya agar APBD tetap realistis, mengingat transfer pusat dipastikan terpangkas,” jelasnya.
Ia menambahkan, berdasarkan data Kementerian Keuangan per 23 September 2025, alokasi TKD untuk Kabupaten OKI tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp1,908 triliun, turun dari Rp2,150 triliun pada tahun 2025.
“Ada pengurangan sebesar Rp241 miliar dari pemerintah pusat. Karena itu, efisiensi harus diarahkan ke pos yang tidak langsung menyentuh masyarakat,” ujarnya.
Abur juga menegaskan arah kebijakan daerah tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang menekankan visi dan misi kepala daerah sebagai prioritas utama pembangunan. “Hak-hak pegawai tetap dijaga. Janji kepala daerah kepada masyarakat harus diwujudkan,” tutupnya.
Editor: Andi Burlian
