PALEMBANG, 29 Juli 2021- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sumatera Selatan mempublikasikan kinerja dan fakta (KiTa) APBN lingkup Sumatera Selatan per triwulan II 2021.
Sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2021 ini, APBN terus bekerja keras merespon pandemi Covid- 19 dan dampaknya yang masih melanda. APBN berperan responsif dan antisipatif menghadapi
perkembangan kasus Covid-19.
APBN berupaya dapat terus memberikan dukungan optimal bagi
kesejahteraan masyarakat secara merata. Respon APBN misalnya terlihat dari fokus penggunaan APBN pada program penanganan kesehatan serta perlindungan sosial untuk masyarakat miskin.
Pemerintah melalui kementerian keuangan menambah alokasi penanganan sektor kesehatan menjadi Rp214,95 triliun. Sektor perlindungan sosial bertambah menjadi Rp187,84 triliun. Total penambahan kedua sektor tersebut sebesar Rp55,21 triliun.
Kementerian keuangan juga mengupayakan percepatan penyaluran dana desa dan BLT Desa.
Upaya tersebut antara lain dengan mereformulasi aturan mengenai pengelolaan dana desa melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 69/PMK.07/2021. Perubahan itu diantaranya mengubah ketentuan
dokumen persyaratan peraturan desa tentang APBD Desa. Awalnya dokumen tersebut merupakan
syarat penyaluran tahap pertama, sekarang menjadi syarat penyaluran tahap kedua.
Pola periodisasi penyaluran dana desa untuk BLT desa juga berubah. Semula penyaluran dilakukan
secara bulanan berubah menjadi tiga bulanan. Pemerintah desa melalui pemerintah daerah dapat
mengajukan permohonan penyaluran dana desa untuk BLT desa sekaligus untuk kebutuhan BLT desa
selama tiga bulan.
PMK itu juga mewajibkan penggunaan spesifik (earmarked) minimal delapan persen dari anggaran dana desa untuk kepentingan penanganan Covid-19 dan dampaknya. Besaran dana tadi tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa.
Earmarked minimal delapan persen juga berlaku pada dana transfer ke daerah. Melalui PMK nomor
94/PMK.07/2021, kementerian keuangan berupaya mengoptimalkan penggunaan dan penyaluran dana
transfer ke daerah untuk percepatan penanganan Covid-19 dan dampaknya.
Pemerintah daerah wajib menyediakan dukungan dana paling sedikit delapan persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk kepentingan itu. Bagi pemerintah daerah yang tidak mendapat alokasi DAU, penyediaan dukungan dana berasal dari minimal delapan persen dari Dana Bagi Hasil (DBH).
Bilamana dukungan dana yang bersumber dari DAU maupun DBH tidak mencukupi, pemerintah daerah dapat menggunakan dana yang bersumber dari penerimaan daerah yang tidak ditentukan penggunaanya (non earmarked).
Selain itu, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan sebagai koordinator Kuasa bendahara umum negara (BUN) di sumatera selatan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kuasa BUN di
wilayah pembayarannya masing-masing selalu mendorong satuan kerja kementerian/lembaga untuk mempercepat realisasi belanjanya. Tujuannya agar realisasi belanja tadi dapat segera dinikmati
masyarakat.
PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL
Perkembangan ekonomi global masih solid. Beberapa faktor mendukungnya. Diantaranya, proyeksi pertumbuhan ekonomi global naik. Pasar keuangan yang masih stabil. Perdagangan global masih terus tumbuh kuat. Kinerja manufaktur berbagai negara positif, kecuali beberapa negara berkembang dengan gelombang baru Covid-19. Dan harga komoditas yang terus naik.
Namun ditengah keadaan itu, ada beberapa risiko yang perlu diwaspadai. Antara lain munculnya Varian Delta Covid-19, mengakibatkan pengetatan kegiatan ekonomi atau penundaan normalisasi aktivitas
masyarakat.
Akses dan kecepatan vaksinasi yang belum merata. Adanya kenaikan inflasi Amerika
Serikat, memunculkan potensi normalisasi kebijakan moneter. Dan adanya gangguan suplai dan
kenaikan inflasi banyak negara, khususnya negara maju yang memengaruhi kelancaran dan menaikkan biaya produksi.
TREN PEMULIHAN EKONOMI DOMESTIK
Tren pemulihan ekonomi domestik pada triwulan II 2021 ini masih cukup kuat. Ditandai dengan aktivitas
konsumsi yang masih menunjukkan pertumbuhan. Indeks Keyakinan Masyarakat sejak April 2021 di level
optimis.
Tingkat penjualan mobil ritel naik, mengindikasikan perbaikan tingkat konsumsi kelas
menengah. Indeks penjualan ritel naik, akibat kenaikan konsumsi pada masa lebaran. Dan realisasi
belanja negara naik 9,4%, melanjutkan peran sentralnya dalam menstimulasi pemulihan ekonomi.
Selain itu, kegiatan produksi sektor swasta masih meningkat. Penggunaan listrik industri dan bisnis naik, menunjukkan peningkatan aktivitas produksi. Penggunaan semen naik, menunjukkan tren positif pertumbuhan sejak Maret 2021. Dan PMI manufaktur masih ekspansif sejak November 2020.
DUKUNGAN PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT DAN USAHA KECIL
Dukungan pemerintah kepada masyarakat dan usaha kecil diperkuat melalui program perlindungan
sosial sebesar Rp187,84 triliun. Sasarannya kepada sepuluh juta keluarga sebanding dengan 40 juta jiwa.
Bentuknya, dengan pemberian bantuan kepada ibu hamil sebesar Rp 3 juta pertahun. Balita sebesar Rp 3 juta pertahun. Siswa SD sebesar Rp900 ribu pertahun. Siswa SMP sebesar Rp1,5 juta pertahun. Siswa
SMA sebesar Rp 2 juta pertahun. Penyandang disabilitas sebesar Rp2,4 juta pertahun. Dan Lansia sebesar Rp2,4 juta pertahun.
Kemudian melalui program kartu sembako dengan alokasi sebesar Rp49,89 triliun kepada 18,8 juta
keluarga atau 75,2 juta jiwa. Program kartu sembako PPKM dengan alokasi sebesar Rp7,08 triliun
kepada 5,9 juta keluarga atau 23,6 juta jiwa. Dan program bansos tunai dengan alokasi Rp.17,46 triliun
kepada sepuluh juta keluarga atau empat puluh juta jiwa.
Selanjutnya melalui pemberian bantuan beras Bulog sepuluh kilogram dengan alokasi Rp3,58 triliun kepada 28,8 keluarga atau 115,2 juta jiwa penerima bantuan sosial tunai dan kartu sembako. Diskon listrik dengan alokasi Rp9,49 triliun kepada 32,6 juta pelanggan. Dan bantuan biaya abodemen dengan alokasi sebesar Rp2,11 triliun kepada 1,14 juta pelanggan.
Lalu melalui program pra-kerja dan bantuan subsidi upah tenaga kerja dengan alokasi Rp 30 triliun
kepada 5,6 juta peserta. Dan bantuan kuota internet dengan alokasi Rp8,54 triliun kepada 38,1 juta
peserta dan tenaga didik.
REALISASI APBN SUMATERA SELATAN PER TRIWULAN II 2021
Realisasi pendapatan negara sebesar Rp5,561 triliun. Turun35,41% dibandingkan tahun lalu periode
yang sama.
Realisasi belanja negara sebesar Rp8,519 triliun. Naik 1,62%. Belanja negara ini terdiri dari belanja
pemerintah pusat sebesar Rp6,620 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp2,259 triliun.
Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai Rp2,530 triliun, belanja barang Rp2,136 triliun,
belanja modal Rp1,588, dan belanja sosial Rp6,89 milyar.
Transfer ke daerah dan dana desa terdiri dari dana alokasi khusus fisik (DAK Fisik) sebesar Rp150,18
milyar, dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp1,184 triliun, dan dana desa sebesar
Rp925,20 milyar.
REALISASI DANA DESA
Realisasi dana desa sebesar Rp925,2 milyar atau 34,37% dari pagu sebesar Rp2,69 triliun. Pemerintah
Kabupaten Empat Lawang memiliki realisasi tertinggi dengan jumlah sebesar Rp62,26 milyar.
Beberapa penyebab belum optimalnya penyaluran dana desa.
Diantaranya, desa belum memenuhi
persyaratan penyaluran. Terdapat pemda yang belum mengajukan permintaan penyaluran dan perekaman keluarga penerima manfaat (KPM) BLT dana desa. Belum terimplifikasinya proses administrasi dokumentasi penyaluran dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa.
Penyaluran masih dilakukan secara kolektif, desa yang sudah memenuhi syarat terkadang harus menunggu desa lain yang belum memenuhi syarat.
Kemudian adanya perubahan regulasi tentang PPKM dalam rangka penanganan Covid-19, sehingga desa harus menyesuaikan kembali APBD Desa-nya. Dan, kondisi geografis yang tidak mendukung.
REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
Realisasi DAK Fisik sebesar Rp150,18 milyar atau 7,89% dari pagu anggarannya. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir merealisasikan Rp27,6 milyar atau 25,30% dari pagu anggarannya. Realisasi ini merupakan realisasi tertinggi dibandingkan pemerintah kabupaten/kota lainnya.
Realisasi bidang tertinggi dicapai oleh bidang irigasi sebesar Rp21,04 milyar. Sedangkan bidang
lingkungan hidup dan kehutanan belum terdapat realisasi penyaluran.
REALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Realisasi dana BOS sebesar Rp1,18 triliun atau 68,83% dari pagu anggarannya. Dana ini diterima oleh
4.632 Sekolah Dasar, 33 Sekolah Luar Biasa, 1.332 Sekolah Menengah Pertama, 576 Sekolah Menengah
Atas, 290 Sekolah Menengah Kejuruan, dengan total siswa penerima sebanyak 1.564.210 siswa.
