PALEMBANG- Bertempat di Command Center Kantor Gubernur, Rabu (25/8) pagi. Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Ir. H. Mawardi Yahya secara virtual menghadiri Rakornas pengendalian inflasi tahun 2021.
Rakornas ini juga diikuti para Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, Walikota / Wakil Walikota, dan jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Indonesia.
Wakil Gubernur Sumsel Ir H Mawardi Yahya tetap optimis laju Inflasi Sumsel Tahun 2021 ini tetap terkendali. Untuk itu peran dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang bertugas untuk memantau dan menyiapkan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan inflasi, khususnya di daerah dapat lebih dimaksimalkan.
“Untuk wilayah Sumsel upaya menekan inflasi ini sejak jauh hari telah dilakukan, TPID ternyata tetap maksimal bekerja meski di tengah pandemi. Tujuan kita tidak lain untuk mendongkrak peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021 yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara Jakarta tersebut mengusung tema “Mendorong peningkatan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pangan melalui optimalisasi digitalisasi untuk mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga pangan”.
Dengan didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa syukurnya karena di tengah ketidakpastian saat ini perekonomian Indonesia semakin baik dengan tingkat inflasi terkendali.
“Kita wajib bersyukur, meskipun kita masih menghadapi ketidakpastian perekonomian negara kita semakin membaik. Tetapi tetap kita harus menjaga kewaspadaan,” tuturnya
Dikatakan, pada kuartal II-2021 perekonomian Indonesia mampu tumbuh 7,07 persen (year-on-year/YoY) dengan tingkat inflasi nasional yang terkendali di angka 1,52 persen (YoY). Menurutnya, angka inflasi tersebut jauh di bawah target inflasi 2021, yaitu sebesar tiga persen.
“Tetapi kita juga tahu bahwa inflasi yang rendah juga bisa bukan hal yang menggembirakan, karena bisa saja ini mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas,” katanya.
Oleh karena itu, Kepala Negara juga menekankan kepada jajaran terkait untuk tetap waspada dan hati-hati dalam mengatur keseimbangan antara upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di kuartal III-2021 ini.
“Tetap harus waspada, tetap harus hati-hati mengatur keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, mengatur rem dan gas. Penyebaran Covid 19 harus bisa kita kendalikan dan masyarakat yang rentan harus bisa kita lindungi,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam laporannya menyampaikan hingga Juli 2021 inflasi terjaga rendah di hampir seluruh daerah.
“Sejalan dengan terjaganya ekspektasi dan stabilitas nilai tukar, belum kuatnya permintaan serta ketersediaan pasokan, kami perkirakan inflasi pada tahun 2021 dan 2022 akan terjaga dalam kisaran sasaran yaitu tiga persen plus minus satu persen.
Perry mengingatkan, risiko kenaikan inflasi pada tahun 2022 perlu diantisipasi sejalan dengan kenaikan permintaan domestik dan kenaikan harga komoditas dunia.
Dalam kesempatan itu, Gubernur BI menyampaikan apresiasi kepada semua pihak baik di pusat maupun daerah yang telah bersinergi untuk mewujudkan stabilitas harga sehingga mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia dan menjaga kesejahteraan rakyat.
“Terjaganya stabilitas harga ini khususnya harga pangan perlu kita jadikan momentum untuk memperkuat peran UMKM pangan dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
