LUBUK LINGGAU, TRIKPOS.com – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja daerah agar pembangunan serta pelayanan publik tetap berjalan di tengah berbagai tantangan keuangan pemerintah daerah.
Pesan tersebut disampaikan Herman Deru saat menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Kota Lubuk Linggau, bersama Ketua TP PKK Provinsi Sumsel Febrita Lustia HD, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau, Sabtu (17/10/2026).
Herman Deru mengatakan, setiap daerah memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda sehingga pengelolaan keuangan harus disesuaikan dengan kondisi serta potensi masing-masing wilayah.
“Setiap daerah memiliki persoalan yang berbeda. Karena itu, kita perlu merasionalisasi dan melihat kembali bagaimana pendapatan maupun belanja daerah dikelola agar lebih efektif,” ujarnya.
Menurut Herman Deru, peningkatan pendapatan daerah tidak cukup hanya mengandalkan penerimaan pajak. Pemerintah daerah perlu menggali potensi ekonomi masyarakat, termasuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu penopang perekonomian daerah.
Ia menyebutkan, berdasarkan data Bank Indonesia Sumsel yang disampaikannya, terdapat sekitar 800 ribu UMKM di Sumatera Selatan yang berpotensi dikembangkan melalui pembinaan, pendampingan, dan kemitraan.
“Banyak potensi yang bisa kita optimalkan, bukan hanya dari pajak. UMKM dapat kita jadikan mitra, kita berikan dukungan agar berkembang, kemudian kita perkuat pendataan dan kepatuhannya. Yang paling penting adalah sinkronisasi data karena data sangat menentukan ketika kita ingin mengoptimalkan pendapatan,” katanya.
Selain memperkuat sektor UMKM, Herman Deru meminta pemerintah daerah mencermati sumber penerimaan lainnya, termasuk pajak bahan bakar minyak (BBM), sehingga potensi pendapatan dapat digali secara maksimal sesuai ketentuan yang berlaku.
Dari sisi pengeluaran, Herman Deru mengingatkan agar pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja. Anggaran harus diarahkan pada kebutuhan yang mendesak dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menilai, pengeluaran yang tidak rasional berpotensi menimbulkan persoalan keuangan dan kewajiban yang justru membebani pemerintah daerah pada masa mendatang.
Di tengah keterbatasan anggaran, pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun juga harus tetap menjadi perhatian. Infrastruktur perlu dijaga agar berfungsi dengan baik dan tetap nyaman digunakan masyarakat.
Langkah tersebut, menurutnya, perlu berjalan beriringan dengan upaya pemerintah pusat dan DPR dalam memperjuangkan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
“Kalau kita berbicara tentang keuangan, persoalannya tidak akan selesai-selesai. Namun, kita harus tetap bergerak. Kita harus mampu menjadi shock absorber yang bekerja secara aktif, menjaga stabilitas sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujarnya.
Selain menyoroti pengelolaan keuangan, Herman Deru meminta aparatur pemerintah tetap tangguh dan produktif dalam menjalankan tugas. Keterbatasan anggaran maupun berbagai kritik, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan upaya penyelesaian persoalan masyarakat.
Ia menegaskan, aparatur pemerintah harus mampu menunjukkan hasil kerja yang terukur karena masyarakat menaruh harapan besar terhadap kinerja birokrasi.
“Yang dituntut dari kita adalah menjadi birokrat yang tangguh. Ketika kita mengeluh, masyarakat dan pimpinan yang mempercayai kita bisa memberikan rapor merah. Yang penting, kita terus berbuat dan menunjukkan hasil kerja, jangan mudah terbawa perasaan,” tegasnya.
Herman Deru mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan. Menurutnya, kritik terhadap penanganan karhutla harus dijadikan motivasi untuk meningkatkan upaya di lapangan, bukan justru melemahkan semangat kerja.
“Ketika saya dikritik dan diserang terkait karhutla, saya tidak mengeluh. Yang penting saya terus berbuat dan berupaya. Tunjukkan bahwa kita bekerja dan hadir untuk menyelesaikan persoalan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Herman Deru turut menyinggung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang telah ditetapkan berlangsung di Kota Lubuk Linggau.
Menurutnya, agenda olahraga tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah kota untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus menghadirkan kegiatan yang memberikan kebahagiaan bagi masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh kepala daerah di Sumsel menjadikan evaluasi sebagai sarana memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Herman Deru menekankan bahwa keharmonisan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta komunikasi yang baik dengan DPRD, merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan.
“Saya berterima kasih kepada wali kota dan wakil wali kota yang masih akur dan harmonis. Semoga kondisi ini terus terjaga. Jika kepala daerah dan wakilnya tidak harmonis, akan banyak pihak yang terlibat dan hal itu tidak boleh terjadi. Begitu juga hubungan dengan DPRD harus dijaga,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Lubuk Linggau Rahmat Hidayat mengatakan, peringatan HUT ke-25 menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memperkuat komitmen mewujudkan kota yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menghargai perjuangan para pendahulu yang telah meletakkan fondasi pembangunan Lubuk Linggau. Menurutnya, kemajuan daerah merupakan hasil kerja bersama pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Rahmat juga mengapresiasi kontribusi berbagai pihak dalam pembangunan kota. Ia menegaskan, program pemerintah harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup.
“Fokus pembangunan diarahkan pada terwujudnya Lubuk Linggau yang mandiri secara ekonomi, didukung birokrasi yang inovatif, serta peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Semua program tersebut harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Melalui peringatan HUT ke-25, Pemerintah Kota Lubuk Linggau diharapkan semakin memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumsel dan seluruh pemangku kepentingan untuk menggali potensi ekonomi, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (#)
