PALEMBANG, TRIKPOS.com – Pemerintah Kota Palembang terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui sistem pendataan yang akurat, terintegrasi, dan berbasis digital.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Palembang, Ratu Dewa saat menerima audiensi pengurus Forum Rembuk Masyarakat Aksi Indonesia (FORMASSII) bersama Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Raimon Lauri, di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (2/6/2026).
Dalam pertemuan itu, Ratu Dewa mengungkapkan bahwa Kelurahan Sialang akan dipersiapkan sebagai pilot project atau kawasan percontohan Program Pendataan Perlindungan Sosial (Parlinsos) yang digagas Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya berfokus pada pembaruan data penerima bantuan sosial, tetapi juga memetakan berbagai potensi wilayah yang dapat menjadi modal pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kelurahan Sialang akan menjadi salah satu wilayah percontohan untuk pendataan masyarakat perlindungan sosial. Program ini tidak hanya berkaitan dengan data warga, tetapi juga mencakup pemetaan potensi wilayah seperti sektor pertanian, ketahanan pangan, kondisi geografis hingga karakteristik demografi masyarakat,” ujar Ratu Dewa.
Ia menjelaskan, konsep kawasan percontohan tersebut diharapkan menjadi model yang dapat diterapkan secara bertahap di seluruh kelurahan di Kota Palembang.
Dengan pemetaan yang komprehensif, setiap wilayah dapat mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki sekaligus memperkuat program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui program ini, pemerintah dapat memiliki basis data yang lebih lengkap dan akurat sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” tambahnya.
Bentuk Agen Parlinsos
Sebagai bagian dari implementasi program, Dinas Sosial Kota Palembang akan membentuk Agen Parlinsos di tingkat kelurahan.
Agen tersebut bertugas melakukan pendataan, verifikasi, serta pembaruan data masyarakat secara berkala melalui sistem digital. Keberadaannya dinilai penting untuk memastikan data masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang masuk kelompok desil satu hingga lima, selalu terbarui sesuai kondisi riil di lapangan.
“Data yang valid merupakan fondasi utama dalam penyaluran bantuan sosial. Dengan data yang akurat, program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, maupun program perlindungan sosial lainnya dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” jelasnya.
Ratu Dewa menambahkan, pembaruan data secara berkelanjutan juga akan meminimalkan potensi kesalahan sasaran penerima bantuan sekaligus meningkatkan efektivitas berbagai program pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengapresiasi kehadiran FORMASSII yang dinilai memiliki semangat sosial tinggi dan berpotensi menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung program kemasyarakatan.
“Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat seperti FORMASSII sangat positif. Kehadiran mereka dapat membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus mendukung berbagai program sosial dan pemberdayaan yang dijalankan Pemerintah Kota Palembang,” katanya.
Sementara itu, Ketua FORMASSII, Ridho Viavasa, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Wali Kota Palembang terhadap organisasi yang baru dibentuk tersebut.
Ia menjelaskan, FORMASSII hadir dengan semangat Peduli, Berbagi, dan Menjalin Tali Asih serta berkomitmen menjadi wadah gerakan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, hari ini kami diterima langsung oleh Bapak Wali Kota Palembang. Kami memperkenalkan FORMASSII sebagai organisasi yang baru terbentuk dan berharap dapat menjalin sinergi dengan Pemerintah Kota Palembang dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan,” ungkap Ridho.
Menurutnya, FORMASSII telah dan akan terus menjalankan berbagai program sosial, mulai dari pembagian paket sembako bagi masyarakat kurang mampu, pemberdayaan keluarga menuju kemandirian ekonomi, hingga kegiatan gotong royong di bidang kesehatan dan lingkungan.
Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan adalah pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) melalui pelaksanaan fogging di kawasan permukiman warga berdasarkan laporan masyarakat yang disampaikan melalui ketua RT setempat.
“Kami ingin hadir langsung di tengah masyarakat melalui aksi nyata. Ketika ada laporan terkait potensi penyebaran DBD, kami segera berkoordinasi dengan ketua RT dan pihak terkait untuk melaksanakan fogging sebagai langkah pencegahan,” jelasnya.
Melalui sinergi antara Pemerintah Kota Palembang, Dinas Sosial, dan FORMASSII, diharapkan berbagai program perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi mewujudkan masyarakat Palembang yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. (*)
