SUMSEL  

Jarak Pandang Tembus 6 Kilometer, Sumsel Lanjutkan Teknologi Dry Ice untuk Tekan Kabut Asap

Foto : Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi saat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Base Ops Lanud Sri Mulyono Herlambang, Palembang, Ahad (18/10/2026).

PALEMBANG, TRIKPOS.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melanjutkan penggunaan teknologi dry ice untuk membantu mengatasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Memasuki hari ketiga pelaksanaan, jarak pandang dilaporkan meningkat hingga 6.000 meter atau 6 kilometer.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, pemanfaatan teknologi tersebut terus dilakukan dengan dukungan dua pesawat dan penggunaan sekitar 1,5 ton bahan setiap hari. Perkembangan jarak pandang menjadi salah satu indikator yang dipantau dalam upaya mengurangi dampak kabut asap di wilayah Sumsel.

“Alhamdulillah, hari ini jarak pandang bertambah menjadi 6.000 meter. Teknologi dry ice ini sudah memasuki hari ketiga, setiap hari menggunakan 1,5 ton dengan dua pesawat. Koordinasi terus kami lakukan bersama Menteri, BMKG, dan BNPB,” kata Herman Deru di Palembang, Ahad (18/10/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan seusai rapat koordinasi penanganan karhutla bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi di Base Ops Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH) Palembang.

Herman Deru mengatakan, koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, BMKG, dan BNPB terus diperkuat untuk mengoptimalkan penanganan karhutla. Upaya tersebut mencakup pemadaman kebakaran di lapangan serta pemanfaatan teknologi untuk membantu mengurangi dampak kabut asap.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan pentingnya evaluasi terhadap seluruh langkah penanganan yang telah dilakukan. Menurut dia, efektivitas operasi di lapangan harus menjadi perhatian agar upaya penanggulangan karhutla dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.

“Kita sudah berkoordinasi. Tinggal bagaimana kita mengefektifkan upaya yang dilakukan Satgas Karhutla agar benar-benar efektif, cepat, dan tepat,” ujar Kristomei.

Ia menjelaskan, pemerintah juga mengevaluasi penggunaan teknologi dry ice dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengetahui efektivitasnya dalam mendukung penanganan karhutla. Evaluasi tersebut sekaligus menjadi bahan pertimbangan apabila teknologi serupa dinilai layak diterapkan di wilayah lain.

“Kalau teknologi ini dianggap bagus, tidak terlalu banyak memakan biaya, dan bisa diaplikasikan di seluruh wilayah Indonesia, mengapa tidak? Kita akan terus melakukan upaya ini seefektif mungkin,” katanya.

Kristomei menyebutkan, berdasarkan data yang dimiliki BNPB, Kalimantan Tengah menjadi wilayah prioritas pertama dalam perhatian penanganan karhutla, disusul Sumatera Selatan. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dan penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dinilai penting untuk mempercepat penanganan.

Di sisi lain, BNPB menekankan bahwa penanggulangan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan operasi pemadaman dan teknologi. Pencegahan munculnya titik api baru juga membutuhkan keterlibatan masyarakat serta pihak swasta, terutama pemegang konsesi lahan.

Menurut Kristomei, upaya pemadaman akan sulit mencapai hasil maksimal apabila pembakaran lahan masih terjadi. Seluruh pihak karena itu diminta berperan aktif mencegah kebakaran agar dampak kabut asap tidak semakin meluas.

“Mari kita bersatu, baik pemerintah daerah, masyarakat maupun pihak swasta. Kita atasi kebakaran ini bersama-sama karena dampaknya dirasakan oleh semua, bukan hanya satu atau dua orang,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama BNPB dan unsur terkait akan terus memantau perkembangan karhutla serta mengevaluasi langkah penanganan yang berjalan.

Peningkatan jarak pandang hingga 6 kilometer menjadi perkembangan positif yang dilaporkan pada hari ketiga penerapan teknologi dry ice. Namun, efektivitas teknologi tersebut dalam menekan kabut asap tetap perlu dinilai melalui pemantauan kondisi lapangan dan evaluasi berkelanjutan. (#)