PALEMBANG , TRIKPOS.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi daerah melalui percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah pada 2025.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., dalam kegiatan Executive Coffee Morning bertema “Merajut Sinergi, Memacu Akselerasi” bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel, Arifin Susanto, di Kantor OJK Sumsel, Jumat (12/12/2025).
Edward menegaskan bahwa pengelolaan APBD tidak sekadar persoalan anggaran, tetapi juga menyangkut arah dan masa depan pembangunan daerah. Visi pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel periode kedua, yakni “Maju Terus Untuk Semua”, menjadi landasan utama dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Ada 12 program prioritas yang saat ini berjalan. Seluruh belanja daerah tetap mengacu pada visi dan misi kepala daerah. Hingga saat ini, realisasi APBD Sumsel telah mencapai 78 persen. Memang terjadi pergeseran pasca-pelantikan kepala daerah, terutama di sektor infrastruktur, namun dengan waktu tersisa kami terus mengoptimalkan anggaran,” ujar Edward.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan daerah dengan program pemerintah pusat. Sejumlah agenda pembangunan, kata Edward, perlu terus dikomunikasikan agar implementasinya berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, kekuatan ekonomi daerah tidak semata-mata ditentukan oleh besaran APBD. Upaya Pemprov Sumsel dalam memperluas digitalisasi dan kemudahan perizinan turut mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Capaian tersebut tercermin dari diraihnya Penghargaan TP2DD Terbaik I se-Sumatera Tahun 2025.
“Kita akan memasuki 2026 dengan ruang fiskal yang semakin terbatas. APBD Sumsel turun menjadi Rp9,6 triliun dari sebelumnya Rp11,4 triliun. Ini menuntut pengelolaan anggaran yang semakin efektif dan inovatif,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, kegiatan Executive Coffee Morning juga diisi dengan penggalangan donasi melalui Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Sumsel. Total donasi sebesar Rp36.081.575 akan disalurkan untuk membantu daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sementara itu, Kepala OJK Sumsel Arifin Susanto memaparkan kondisi sektor jasa keuangan Sumsel sepanjang 2025. Ia menyebut pertumbuhan kredit nasional mencapai 7,6 persen, sedangkan Sumsel berada di angka 5,8 persen. Kredit produktif di daerah masih menunjukkan kinerja positif dengan total penyaluran mencapai Rp71 triliun.
“Risiko kredit perbankan di Sumsel tetap perlu dicermati. Aktivitas pasar saham cukup menggeliat, namun di sektor fintech, jumlah masyarakat yang meminjam masih lebih tinggi dibandingkan yang menabung,” jelas Arifin.
Ia juga menyoroti meningkatnya kejahatan keuangan dan ancaman keamanan siber. Sepanjang 2025, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) menerima lebih dari 274 ribu laporan terkait kejahatan keuangan dan serangan siber.
Arifin menambahkan, program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumsel sepanjang 2025 berjalan baik, termasuk program Aksi Pangan dan Sultan Muda Sumsel yang bertujuan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat.
“Memasuki 2026, tantangan ke depan meliputi pengembangan komoditas dan sektor produktif, transformasi digital, risiko keamanan siber, hingga konsolidasi industri jasa keuangan,” pungkasnya. (#)
