PALEMBANG, TRIKPOS.com – Pengadilan tidak hanya menjadi tempat masyarakat mencari keadilan, tetapi juga memiliki peran dalam meningkatkan pemahaman hukum. Untuk memperkuat fungsi edukasi tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Palembang menjalin kerja sama dengan Dinas Perpustakaan (Dispustaka) Provinsi Sumatera Selatan dalam pengembangan literasi dan peningkatan minat baca masyarakat.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) oleh Kepala Dispustaka Sumsel Fitriana, S.Sos., M.Si., dan Ketua PTTUN Palembang Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H., Selasa (3/11/2026).
Kolaborasi ini diarahkan untuk mendekatkan lembaga peradilan dengan masyarakat melalui penyediaan bahan bacaan, akses informasi, serta berbagai kegiatan edukasi, khususnya terkait literasi hukum.
Kepala Dispustaka Sumsel Fitriana mengatakan, perpustakaan saat ini tidak lagi sekadar menjadi tempat penyimpanan buku, melainkan harus berkembang menjadi pusat pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat.
Menurutnya, kerja sama dengan lembaga peradilan merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan perpustakaan ke berbagai ruang publik.
“Perpustakaan harus hadir di semua ruang publik, termasuk di lingkungan lembaga peradilan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan,” kata Fitriana.
Sebagai bentuk dukungan, Dispustaka Sumsel siap menyediakan bahan bacaan, layanan perpustakaan keliling, hingga program inklusi sosial berbasis literasi di lingkungan PTTUN Palembang.
Bahkan, layanan peminjaman buku dan buku elektronik (e-book) juga akan diberikan melalui program silang layan.
Fitriana menilai, peningkatan literasi memiliki hubungan erat dengan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan hak-hak mereka.
Masyarakat yang memiliki kemampuan mencari, memahami, serta menilai informasi secara kritis dinilai akan lebih bijak dalam mengambil keputusan, termasuk ketika berhadapan dengan persoalan hukum.
“Literasi adalah kunci. Dengan cakap mencari informasi, kritis menilai informasi, dan bijak mengambil keputusan, masyarakat akan lebih memahami hukum dan hak-haknya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PTTUN Palembang Mohamad Husein Rozarius mengatakan, kerja sama tersebut menjadi langkah untuk memperluas peran pengadilan sebagai pusat edukasi hukum, bukan semata-mata tempat penyelesaian perkara.
Ia menyebut, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan minat baca sekaligus pemahaman hukum masyarakat.
Melalui kolaborasi tersebut, PTTUN Palembang berencana menghadirkan pojok baca, memperkuat kegiatan literasi hukum, serta membuka akses informasi yang lebih mudah bagi masyarakat di lingkungan peradilan.
“Pengadilan tidak hanya tempat mencari keadilan, tetapi juga harus menjadi pusat edukasi dan literasi hukum bagi masyarakat,” kata Husein.
Ia menambahkan, ketersediaan koleksi buku dan program literasi juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas serta wawasan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan PTTUN Palembang.
Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat berjalan beriringan dengan penguatan pelayanan peradilan yang berintegritas dan berorientasi pada nilai-nilai BerAKHLAK.
Husein berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada seremoni penandatanganan, tetapi segera diwujudkan melalui program yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami berharap PKS ini tidak hanya seremonial, tetapi benar-benar diimplementasikan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, kedua pihak berkomitmen merealisasikan sejumlah program konkret, mulai dari penyediaan sudut baca literasi hukum, sosialisasi, hingga kegiatan bersama untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Sumatera Selatan. (Adv)
