PALEMBANG, TRIKPOS.com – Tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah menjadi perhatian Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah dituntut tetap menjaga akuntabilitas sekaligus memastikan program pembangunan dan janji kepada masyarakat dalam RPJMD tetap berjalan.
Herman Deru menegaskan, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk berhenti memenuhi harapan masyarakat. Karena itu, dibutuhkan perencanaan yang matang, inovasi serta kolaborasi dengan lembaga pengawasan agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran tetap berada pada jalur yang tepat.
Hal itu disampaikan Herman Deru saat mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel, Farid Firman, di Griya Agung Palembang, Senin (5/10/2026) siang.
Menurut Herman Deru, kondisi fiskal saat ini mengharuskan pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan ketersediaan anggaran, tetapi harus mampu mencari terobosan agar program yang telah disepakati bersama tetap memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Bukan saatnya untuk kita terus berkeluh kesah, sebab masyarakat tetap menantikan janji-janji yang tertuang di dalam RPJMD, di mana kesepakatan itu tergambar dalam MoU dengan DPRD masing-masing daerah,” tegas Herman Deru.
Ia menilai, dalam situasi tersebut keberadaan BPKP memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan keuangan berjalan secara akuntabel. Kolaborasi diperlukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program, sehingga potensi persoalan dalam pengelolaan anggaran dapat diantisipasi.
“BPKP membantu menavigasi dalam setiap langkah kebijakan dan anggaran di pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota. Sehingga kita akan terus berupaya menjadi penanggung jawab keuangan yang akuntabel,” katanya.
Herman Deru juga mengapresiasi hubungan kerja yang selama ini terbangun antara BPKP Sumsel dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan.
Ia berharap Kepala Perwakilan BPKP Sumsel yang baru, Farid Firman, dapat melanjutkan sekaligus memperkuat pola komunikasi dan kerja sama yang telah berjalan.
“Selamat kepada Pak Farid Firman. Mari kita sambung silaturahmi ini dengan keakraban tanpa mengesampingkan integritas dari masing-masing satuan kerja yang kita pimpin,” ujar Herman Deru.
Herman Deru mengatakan, pemerintah daerah membutuhkan ruang kolaborasi yang kuat untuk menyamakan visi dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan. Hal ini dinilai penting karena setiap kepala daerah memiliki latar belakang dan pendekatan yang berbeda dalam menjalankan pemerintahan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, BPKP, BPK dan inspektorat harus diarahkan untuk menghasilkan tata kelola keuangan yang akuntabel sekaligus mampu mendukung pencapaian target pembangunan.
“Kita bisa satukan visi ini, bagaimana menjadi penanggung jawab keuangan yang selalu akuntabel dan pada akhirnya punya produk yang diharapkan oleh masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, sejumlah indikator pembangunan Sumsel yang menunjukkan perkembangan positif harus dipertahankan melalui kerja bersama. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan, indeks pembangunan manusia hingga penurunan angka kemiskinan disebut sebagai capaian yang membutuhkan konsistensi kebijakan dan pengelolaan anggaran.
Sementara itu, Deputi Kepala Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) BPKP RI, Setya Nugraha, S.E., M.I.B.A., memastikan pihaknya akan melanjutkan kolaborasi yang telah terbangun di Sumsel.
Setya mengapresiasi dukungan Gubernur Sumsel dan jajaran pemerintah daerah terhadap BPKP. Ia juga menyatakan komitmennya untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan.
“Kami ingin terus lanjut kolaborasinya dengan Forkopimda, instansi vertikal, Bank Indonesia, OJK dan semua pihak di sini,” ujarnya.
Setya mengakui tantangan pemerintahan saat ini semakin berat, khususnya akibat tekanan fiskal. Kondisi tersebut menurutnya membutuhkan sinergi lintas lembaga untuk menemukan solusi terbaik.
Ia menyatakan akan segera menyesuaikan diri dengan karakteristik Sumsel dan membangun komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan. Beda Medan, beda Palembang. Jadi saya yakin segera cocok dan kolaborasi. Tidak hanya formal untuk mencari solusi terbaik,” katanya.
Setya berharap BPKP dapat terus memberikan dukungan terhadap kemajuan Sumsel bersama pemerintah kabupaten dan kota.
Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Sumsel tersebut turut dihadiri Kapolda Sumsel Irjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., Kajati Sumsel Nurcahyo Jungkung Madyo, S.H., M., jajaran Forkopimda serta para bupati dan wali kota se-Sumsel. (#)
