TRIKPOS.COM, PALEMBANG | Lima hari pasca dilantik menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menggelar rapat bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel. Rapat tersebut diselenggarakan di Auditorium Bina Praja, Jumat (6/10/2023).
Dalam rapat tersebut, Fatoni memberikan sejumlah arahan kepada kepala OPD agar mereka tidak hanya bekerja dengan cara-cara yang biasa untuk mendapatkan hasil luar biasa.
Menurut Fatoni, sebagai seorang pemimpin, kepala OPD memiliki peran penting bagi bawahannya. Mereka hendaknya dapat memprioritaskan pekerjaan serta memberi bimbingan dan motivasi kepada stafnya.
“Sebagai pemimpin, kepala OPD harus bisa memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahannya agar pekerjaan dan membuahkan hasil yang lebih baik. Jangan bekerja dengan cara yang biasa untuk mendapatkan hasil yang luar biasa,” jelasnya.
Setiap kepala OPD dituntut untuk mengoptimalkan potensi daerahnya masing-masing. Fatoni menilai langkah itu juga bertujuan agar realisasi belanja di setiap OPD dapat sesuai dengan program prioritas yang telah dicanangkan.
“Realisasi belanja anggaran setiap OPD tentu akan kita kejar. Karena itu Kepala OPD kita tuntut untuk mengoptimalkan potensi di OPD-nya masing-masing. Realisasikan belanja yang sesuai dengan program prioritas,” tegasnya.
Menurut Fatoni realisasi belanja tentu akan berkaitan dengan evaluasi kinerja jajaran di OPD. Dimana evaluasi itu akan ditentukan dalam tiga hal yakni produk yang dihasilkan, realisasi belanja serta inovasi yang dilakukan.
Dia mengajak jajaran pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel terus berupaya mengoptimalkan kinerja.
“Kita terus berupaya agar kinerja jajaran dapat terus meningkat. Apa yang sudah baik, akan kita buat jauh lebih baik lagi,” tambah Fatoni.
Lebih jauh, Fatoni menekankan agar jajarannya baik di OPD maupun yang ada di Sekretariat Daerah untuk lebih memahami aturan. Khususnya soal pengelolaan keuangan yang telah dianggarkan.
“Selama ini banyak yang tidak paham terkait aturan pengelolaan keuangan ini, sehingga belanja angaran tidak terealisasi dengan optimal,” terang Fatoni.
Langkah tersebut merupakan upaya merealisasikan reformasi birokrasi yang merupakan sebuah kebutuhan dan perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikkan tata kelola pemerintahan. Dengan begitu, langkah untuk mewujudkan Sumsel lebih maju akan terealisasi.
“Kita harus komitmen melakukan reformasi birokrasi dengan langkah monitoring dan peningkatan kapasitas mulai dari perbaikan SDM hingga regulasi yang akan dijalankan nantinya,” ucap Fatoni.
“Tentu prestasi yang sudah raih saat ini akan semakin meningkat dengan reformasi birokrasi. Daerah semakin maju dan berkembang,” sambungnya.
