MUBA, TRIKPOS.com – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menyatakan dukungan penuh terhadap Program Tiga Juta Rumah yang digagas Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera). Komitmen ini ditegaskan dalam pertemuan antara jajaran Pemkab Muba yang dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba, Alva Elan, SST, MPSD, bersama Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpera Provinsi Sumsel di ruang rapat Sekda Muba, Selasa (9/9/2025).
Sekretaris DPD Himpera Sumsel, Zairu Zuzandi, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pemkab Muba. Ia menegaskan bahwa para pengembang di daerah siap mendukung program penyediaan hunian layak melalui sinergi dengan pemerintah daerah.
“Kami, dari PT Eja Mutiara Gemilang dan PT Berkah Mandiri Sejahtera, berkomitmen penuh mendukung pemerintah dalam mewujudkan hunian layak, khususnya melalui Program Tiga Juta Rumah. Kami percaya sinergi kuat dengan pemerintah daerah akan mempercepat realisasi pembangunan perumahan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Zairu juga menambahkan beberapa harapan, di antaranya percepatan dan penyederhanaan proses perizinan melalui sistem digital yang transparan. Selain itu, Himpera meminta dukungan Pemkab Muba untuk pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mengingat program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menanggapi hal tersebut, Alva Elan menegaskan Pemkab Muba siap bersinergi dengan pengembang perumahan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemkab Muba menyambut baik program Himpera. Kami siap mendukung, namun setiap pembangunan perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, harus memenuhi persyaratan perizinan dan kriteria teknis pembangunan, terutama ketersediaan infrastruktur jalan serta kondisi bangunan yang bebas banjir. Dengan begitu manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Alva juga menambahkan, Pemkab Muba mendorong agar program perumahan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Muba dapat segera terealisasi. Hal ini menjadi bagian dari solusi kebutuhan hunian layak sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. (#)
