PALEMBANG, TRIKPOS.com – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menyita 44 objek berupa tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai Rp286,27 miliar. Penyitaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Duta Sarana Tehnology dan PT Maxima Inti Finance periode 2012–2016.
Penyitaan aset tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Presisi Polda Sumatera Selatan, Kamis (12/11/2026), dihadiri Kabag Ops Kortastipidkor Polri Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi, Dirreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Ronni Bonic, S.H., S.I.K., M.H., serta perwakilan Kabid Humas Polda Sumsel Kompol I Putu Wijaya dan Kasubdit I Penindakan.
Kabag Ops Kortastipidkor Polri Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi menjelaskan, sejak pekan lalu hingga Kamis (12/11/2026), penyidik telah melakukan penyitaan sekaligus pemasangan plang tanda penyitaan di sejumlah lokasi di Aceh dan Sumatera Selatan.
Di Sumatera Selatan, sebanyak 38 objek telah disita dengan nilai sekitar Rp24,27 miliar. Rinciannya, tiga bidang tanah di Kota Palembang senilai Rp3,93 miliar, enam objek di Kota Prabumulih senilai Rp7,08 miliar, serta 29 objek di Kabupaten Ogan Ilir senilai Rp13,25 miliar.
Sementara itu, objek sitaan lainnya tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Bener Meriah, Aceh, Jakarta Selatan, Kota Tangerang, dan Depok.
Pemasangan plang dilakukan sebagai penanda bahwa aset tersebut telah berstatus sitaan dalam proses penyidikan. Langkah ini bertujuan mengamankan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana agar tidak dialihkan selama proses hukum berlangsung.
Polri menegaskan, nilai Rp286,27 miliar merupakan estimasi nilai aset yang telah disita. Adapun pengembalian kerugian keuangan negara akan diproses sesuai ketentuan hukum dan perkembangan penanganan perkara.
Kasus ini bermula dari pemberian fasilitas pembiayaan LPEI kepada PT Duta Sarana Tehnology. Dalam penyidikan, polisi menduga proses pemeriksaan terhadap calon penerima pembiayaan dan penilaian risiko tidak dilakukan sesuai ketentuan.
Akibatnya, pembiayaan tersebut mengalami kemacetan dan menyisakan kewajiban pembayaran sebesar 9 juta dolar AS.
Persoalan kemudian berlanjut ketika LPEI memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT Maxima Inti Finance. Penyidik menduga pembiayaan baru tersebut digunakan untuk menutupi kondisi pembiayaan yang sebelumnya telah bermasalah, termasuk kewajiban PT Duta Sarana Tehnology, sehingga seolah-olah masih dalam kondisi lancar.
PT Maxima Inti Finance diketahui menerima total pembiayaan sebesar 47,5 juta dolar AS. Dana tersebut dicairkan sebanyak 17 kali dalam tiga tahap.
Namun, penyidik menduga pemeriksaan terhadap dokumen dan jaminan yang menjadi persyaratan pencairan tidak dilakukan secara memadai. Pada akhirnya, PT Maxima Inti Finance juga tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada LPEI.
Perkara ini ditangani berdasarkan dua laporan polisi tertanggal 22 Januari 2025. Dalam proses penyidikan, polisi telah menetapkan enam orang sebagai tersangka.
Mereka berasal dari unsur LPEI dan pihak swasta, termasuk Direktur Utama PT Maxima Inti Finance berinisial DM yang menjabat saat peristiwa tersebut terjadi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tertanggal 4 September 2025, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai 43.617.739 dolar AS atau sekitar 43,62 juta dolar AS.
Penyidik Kortastipidkor Polri masih terus menelusuri kemungkinan adanya aset lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Upaya ini dilakukan untuk mengamankan aset sekaligus mendukung pemulihan kerugian keuangan negara.
Dalam penanganan perkara ini, Polri menegaskan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghormati hak-hak para tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Laporan : WAN
