MUBA, TRIKPOS .com— Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus memperkuat kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah tahun 2026 agar lebih terukur, akuntabel, serta berdampak nyata bagi masyarakat.
Keseriusan tersebut ditunjukkan melalui Entry Meeting Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Serasan Sekate, Senin (27/4/2026).
Sekretaris Daerah Muba, Drs. H. Syafaruddin, M.Si., didampingi Asisten I Setda Muba Ardiansyah dan jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menegaskan bahwa evaluasi dari BPKP bukan sekadar agenda administratif, melainkan momentum strategis untuk berbenah.
Menurut Syafaruddin, kehadiran BPKP menjadi langkah penting dalam memastikan seluruh program pembangunan daerah benar-benar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Selamat datang kepada Tim BPKP. Kami siap mendukung secara maksimal seluruh kebutuhan dalam pelaksanaan entry meeting ini. Ini menjadi kewajiban kami untuk memastikan proses evaluasi berjalan lancar dan optimal,” tegas Syafaruddin.
Ia menambahkan, Pemkab Muba berkomitmen menjadikan hasil evaluasi ini sebagai pijakan dalam memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran yang lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata.
Sementara itu, Pengendalian Mutu BPKP Sumsel, Afandi, menekankan pentingnya dukungan aktif serta keterbukaan seluruh perangkat daerah selama proses evaluasi berlangsung.
Menurutnya, tujuan utama pengawasan bukan hanya menilai angka dalam dokumen anggaran, melainkan memastikan kualitas perencanaan benar-benar selaras dengan target pembangunan daerah.
“Kami berharap seluruh jajaran Pemkab Muba proaktif dan kooperatif dalam mendukung kegiatan ini, karena tujuan utama pengawasan bukan sekadar menilai angka, tetapi memastikan kualitas perencanaan dan penganggaran benar-benar selaras dengan tujuan pembangunan,” ujarnya.
Afandi juga menyoroti masih adanya kesalahan persepsi dalam proses perencanaan, seperti menganggap output kegiatan sebagai hasil akhir pembangunan, serta penjenjangan kinerja yang hanya dipahami sebatas urusan administratif.
Ia menegaskan, desain intervensi pembangunan harus berbasis logic model dan kerangka berpikir logis agar setiap program, kegiatan, hingga subkegiatan memiliki hubungan yang jelas antara output dan outcome.
“Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan berdampak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Afandi menyebut hasil evaluasi BPKP bersifat informatif dan menjadi referensi strategis bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki arah kebijakan pembangunan ke depan.
“Dengan dukungan data dan fakta yang akurat, kami optimistis kualitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin akuntabel dan mampu mendorong pencapaian program prioritas secara optimal,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa Pemkab Muba telah menyerahkan asersi lima sektor pengujian EVRAN beserta asersi PHTC kepada BPKP pada 12 Maret 2026. Hasil verifikasi dan validasi telah diterima kembali pada 13 Maret 2026 dengan sejumlah catatan penting sebagai bahan penyempurnaan.
Melalui evaluasi ini, sinergi antara BPKP dan Pemkab Muba diharapkan semakin kuat dalam mendorong pembangunan daerah yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. (#)
