JAKARTA, TRIKPOS.com— Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan komitmen penuh dalam mendukung percepatan pembangunan integrasi jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, proyek strategis yang digadang-gadang menjadi pengungkit utama konektivitas dan efisiensi logistik di Pulau Sumatera.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Rencana Kerja Sama Integrasi Pembangunan Jalan Tol menuju Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Pemerintah Provinsi Sumsel, PT Hutama Karya (Persero), PT Bukit Asam Tbk, dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumsel H. Herman Deru diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Dr. H. Edward Candra. Dalam sambutan tertulis gubernur yang dibacakannya, ditegaskan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan tonggak penting dalam pembangunan ekosistem logistik terintegrasi di Sumatera Selatan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kami menyampaikan salam hormat dari Bapak Gubernur Herman Deru yang sejatinya sangat berharap dapat hadir langsung. Namun, karena agenda kedinasan lain yang tidak dapat ditinggalkan, beliau menugaskan kami untuk mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada kesempatan penting ini,” ujar Edward.
Edward menegaskan, pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat memiliki arti strategis bagi masa depan Sumsel. Pelabuhan tersebut diproyeksikan menjadi gerbang logistik utama Sumatera Selatan, simpul konektivitas ekspor-impor regional, motor penggerak hilirisasi sumber daya alam, sekaligus katalis pertumbuhan ekonomi kawasan.
Menurutnya, integrasi antara pelabuhan dengan jaringan jalan tol akan mampu memangkas biaya logistik, meningkatkan efisiensi distribusi barang, serta memperkuat daya saing investasi daerah.
“Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan dunia usaha menunjukkan bahwa pembangunan besar hanya dapat terwujud melalui sinergi yang kuat,” katanya.
Pemprov Sumsel, lanjut Edward, siap memberikan dukungan penuh melalui sinkronisasi tata ruang, penguatan regulasi daerah, koordinasi lintas kabupaten/kota, serta fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
Dalam nota kesepahaman tersebut, Pemerintah Provinsi Sumsel bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab mendukung sinkronisasi tata ruang, koordinasi wilayah, dan kebijakan daerah yang dibutuhkan untuk mempercepat realisasi proyek.
Edward optimistis proyek ini akan memberikan multiplier effect besar bagi perekonomian Sumsel, mulai dari meningkatnya investasi, terbukanya lapangan kerja baru, tumbuhnya kawasan industri baru, mendorong hilirisasi batu bara dan komoditas unggulan, hingga memperkuat posisi Sumsel sebagai pusat logistik dan industri di Pulau Sumatera.
“Dengan semangat Sumsel Maju Terus untuk Semua, kami siap bersinergi memastikan proyek strategis ini berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menjelaskan proyek tersebut merupakan bagian dari pengembangan lanjutan backbone Jalan Tol Trans Sumatera, yang saat ini telah tersambung hingga wilayah Sumatera Selatan dan ditargetkan mencapai Jambi pada akhir 2026.
Menurut Todotua, proyek baru ini mencakup pembangunan jalan tol interkoneksi dari pintu Tol Betung menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Carat sepanjang sekitar 80 kilometer.
“Dari backbone Tol Sumatera nantinya di pintu Tol Betung akan ada interline lagi tol menuju Tanjung Carat sekitar 80 kilometer. Kemudian ruas existing Palembang–Prabumulih juga akan didorong lagi sekitar 37 kilometer sampai Muara Enim,” ujar Todotua.
Ia menambahkan, pembangunan tersebut dirancang untuk mendekatkan akses terhadap kawasan sumber daya alam dan pusat distribusi komoditas unggulan di Sumatera Selatan.
“Total investasi pembangunan tol ini kurang lebih sekitar Rp26 triliun,” ungkapnya.
Proyek jalan tol dan pelabuhan ini akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kementerian Pekerjaan Umum akan membantu proses pengadaan lahan, sementara pembangunan konstruksi jalan tol akan dikerjakan oleh PT Hutama Karya.
Pemerintah optimistis kehadiran tol terintegrasi dan pelabuhan baru di Tanjung Carat akan memberi dampak ekonomi signifikan, tidak hanya bagi Sumatera Selatan, tetapi juga provinsi sekitar seperti Jambi, khususnya dalam memperkuat distribusi dan hilirisasi berbagai komoditas unggulan daerah. (#)
