PALEMBANG, TRIKPOS.com — Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan kembali menjadi sorotan karena terus membebani keuangan negara. Setiap tahun, operasional LRT Sumsel harus disokong dana APBN hingga sekitar Rp300 miliar agar tidak mengalami kebangkrutan operasional.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), saat melakukan peninjauan langsung ke LRT Sumsel, Kamis (5/11/2026).
Dalam peninjauan tersebut, BHS memaparkan ketimpangan neraca operasional LRT Sumsel. Tagihan listrik operasional mencapai sekitar Rp8 miliar per bulan, sementara pendapatan dari penjualan tiket hanya berkisar Rp1,2 miliar per bulan.
“Pendapatan tiket tidak sampai seperlima dari biaya listrik semata,” ujar BHS.
Rendahnya pendapatan itu sejalan dengan rendahnya okupansi penumpang. Saat memulai peninjauan dari Stasiun Bandara, BHS mencatat jumlah penumpang yang terangkut hanya mengisi sekitar dua persen dari total kapasitas armada yang tersedia.
Padahal, nilai investasi pembangunan infrastruktur LRT Sumsel mencapai hampir Rp12 triliun.
BHS menilai struktur pembiayaan LRT Sumsel saat ini tidak adil. Menurutnya, manfaat LRT hanya dinikmati masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan, namun beban operasionalnya ditanggung kas negara yang bersumber dari pajak seluruh rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, BHS mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang untuk segera mengambil langkah konkret.
Ia mendorong gubernur dan wali kota agar aktif mengedukasi dan menggerakkan masyarakat beralih ke transportasi publik, mengoptimalisasi kawasan komersial di sekitar 13 stasiun guna mendongkrak pendapatan non-tiket (non-farebox), serta mempercepat integrasi angkutan pengumpan (feeder) dari kawasan permukiman dan pusat ekonomi menuju stasiun. (#)
