PALEMBANG, TRIKPOS.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung melelang 16 aset milik penunggak pajak dengan total nilai limit Rp2,24 miliar. Lelang serentak yang digelar Selasa (3/11/2026) itu menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya kepada negara.
Sebanyak 16 aset tersebut berasal dari 13 wajib pajak. Barang yang dilelang terdiri atas tanah, alat berat, kendaraan bermotor, hingga emas batangan. Seluruh aset sebelumnya telah disita oleh delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah kerja Kanwil DJP Sumselbabel.
Langkah lelang ditempuh setelah wajib pajak tidak melunasi tunggakan meskipun telah melalui tahapan penagihan, mulai dari penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, hingga Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) bekerja sama dengan pejabat lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung, Retno Sri Sulistyani, menegaskan tindakan tersebut merupakan bentuk penegakan aturan terhadap wajib pajak yang mengabaikan kewajiban perpajakan.
“Kegiatan ini merupakan langkah tegas untuk memberikan efek jera (deterrent effect) bagi wajib pajak yang tidak patuh, sekaligus menjadi bagian dari komitmen kami dalam mengoptimalkan penerimaan pajak demi pembangunan nasional. Tindakan penegakan hukum ini ditujukan untuk wajib pajak yang tetap mengabaikan tindakan penagihan yang telah dilakukan,” ujarnya.
Penjualan aset melalui lelang tersebut memiliki landasan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Ketentuan itu mengatur mekanisme penagihan, penyitaan, hingga penjualan barang sitaan untuk mencairkan piutang pajak negara.
Selain itu, pelaksanaan penagihan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar. Sementara mekanisme lelang berpedoman pada PMK Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Kanwil DJP Sumselbabel menyebut kegiatan tersebut dikoordinasikan bersama seluruh KPP di wilayah kerjanya. Penegakan hukum ini ditujukan untuk mengamankan penerimaan negara sekaligus menjaga keadilan bagi wajib pajak yang telah menjalankan kewajibannya. (#)
