PALEMBANG, TRIKPOS.com – Pemerintah Kota Palembang menyatakan kesiapan mendukung penerapan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bagi pelaku tindak pidana. Kebijakan ini dinilai menjadi langkah penting dalam mendorong penegakan hukum yang lebih humanis dengan mengedepankan pemulihan sosial.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kejaksaan Negeri Palembang, Pemerintah Kota Palembang, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Palembang di Kantor Kejaksaan Negeri Palembang, Selasa (10/11/2026).
Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan, kerja sama lintas lembaga tersebut harus menghasilkan implementasi nyata, bukan sekadar kesepakatan formalitas.
Menurutnya, Pemkot Palembang siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai tindak lanjut regulasi yang berlaku.
Ia berharap seluruh pihak terkait dapat menerjemahkan kesepakatan tersebut ke dalam langkah konkret sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ratu Dewa juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Negeri Palembang dan Bapas Kelas I Palembang yang telah membangun sinergi dalam mendukung pembaruan pendekatan penegakan hukum.
Sementara itu, Plt Kepala Bapas Kelas I Palembang, Joni Ihsan, menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi tersebut. Ia berharap kerja sama antarlembaga dapat memperkuat pelaksanaan pidana kerja sosial dan pengawasan di Kota Palembang.
Dukungan serupa disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Muhammad Nasir. Ia mengapresiasi komitmen Pemkot Palembang dan Bapas Kelas I Palembang dalam merealisasikan kerja sama tersebut.
Nasir berharap kolaborasi ini tidak hanya memperkuat koordinasi antarlembaga, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap penerapan sistem pemidanaan yang lebih humanis.
Melalui kerja sama ini, ketiga institusi diharapkan mampu membangun mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan secara terkoordinasi, sekaligus mendorong penegakan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan dan tanggung jawab sosial pelaku. (#)
