JAKARTA, TRIKPOS.com — Pemerintah Kabupaten Banyuasin mulai menjajaki berbagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Salah satunya melalui pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta potensi penyaluran Dana Bagi Hasil Kurang Bayar (DBH KB).
Upaya tersebut mengemuka dalam Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah Level Pimpinan Angkatan III Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Keuangan di Jakarta Barat, Selasa (21/4/2026).
Sekretaris Daerah Banyuasin Erwin Ibrahim bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuasin Yuni Khairani mengikuti kegiatan yang dihadiri para sekretaris daerah dan kepala BPKAD terpilih dari berbagai daerah di Indonesia.
Selama dua hari pelaksanaan workshop, pemerintah daerah mendapatkan pemaparan mengenai sejumlah opsi penguatan kapasitas fiskal, termasuk rencana penyaluran Dana Bagi Hasil Kurang Bayar melalui mekanisme talangan yang melibatkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Skema tersebut masih dalam tahap penyusunan landasan hukum dan pembahasan lebih lanjut oleh pemerintah pusat. Daerah yang berminat diminta menyiapkan perencanaan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar sebagai bagian dari persiapan apabila program tersebut direalisasikan.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga memperkenalkan berbagai instrumen pembiayaan alternatif untuk mendukung pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran akibat penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).
Dalam forum tersebut, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) turut memaparkan peluang pemanfaatan skema KPBU untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, hingga layanan dasar lainnya.
Workshop juga menyoroti tantangan struktur belanja daerah yang masih didominasi belanja pegawai. Berdasarkan data yang dipaparkan, sebagian besar pemerintah daerah masih memiliki porsi belanja pegawai di atas batas ideal 30 persen dari total belanja daerah.
Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran agar ruang fiskal untuk pembangunan semakin besar.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Banyuasin memperoleh gambaran mengenai berbagai strategi pengelolaan fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah tantangan ekonomi dan keterbatasan sumber pendanaan.
