PALEMBANG, TRIKPOS.com – Kemampuan memilah informasi di tengah derasnya arus digital menjadi perhatian Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Masyarakat tidak cukup hanya mampu mencari informasi, tetapi juga harus kritis memeriksa kebenarannya sebelum mengambil keputusan maupun menyebarkannya.
Pesan tersebut disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Fitriana, S.Sos., M.Si., saat memberikan materi dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Literasi Informasi, Senin (2/11/2026).
Kegiatan yang digelar Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan bersama Perpustakaan Nasional RI dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang itu mengusung tema “Cakap Mencari Informasi, Kritis Menilai Informasi, Bijak Mengambil Keputusan”.
Dalam pemaparannya, Fitriana menekankan bahwa literasi informasi merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki masyarakat, terutama menghadapi maraknya informasi yang beredar melalui media digital dan media sosial.
Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka.
Menurutnya, fungsi perpustakaan saat ini tidak lagi sebatas tempat membaca dan meminjam buku. Perpustakaan harus menjadi pusat pemberdayaan masyarakat sekaligus ruang pengembangan pengetahuan dan keterampilan.
Fitriana menyebutkan lima peran strategis perpustakaan, yakni sebagai pusat akses informasi terpercaya, ruang belajar sepanjang hayat, tempat pelatihan literasi informasi dan kecakapan digital, sumber referensi pendidikan serta pengembangan usaha, hingga ruang kolaborasi komunitas, sekolah, perguruan tinggi, dan pemerintah.
“Perpustakaan menghubungkan pengetahuan dengan peluang dan solusi nyata,” ujarnya.
Dalam materi mengenai Kota Palembang, Fitriana turut menyoroti lima potensi literasi daerah yang perlu dikenal, dipelajari, dan dilestarikan masyarakat.
Kelima potensi tersebut meliputi sejarah dan budaya, seperti Rumah Limas; kuliner khas Pempek; pariwisata Sungai Musi; lingkungan; serta komunitas.
Potensi tersebut dinilai dapat menjadi sumber pengetahuan sekaligus peluang pengembangan ekonomi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya literasi informasi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan kemampuan mengakses dan mengolah informasi, pelaku usaha dapat memahami kebutuhan pasar, menentukan harga produk, memperluas pemasaran melalui media sosial, mengembangkan inovasi, hingga memperoleh informasi mengenai program bantuan pemerintah.
Salah satu materi penting yang diperkenalkan Fitriana adalah metode 5T untuk menguji kebenaran informasi sebelum dipercaya atau disebarluaskan.
Metode tersebut terdiri atas:
- Telusuri sumber, memastikan asal informasi dan kredibilitas pembuatnya.
- Tinjau bukti, memeriksa fakta dan data yang disampaikan.
- Tanggal dan konteks, memastikan waktu serta latar belakang informasi.
- Temukan pembanding, mencari informasi serupa dari sumber lain yang terpercaya.
- Tentukan sebelum menyebarkan, mengambil keputusan setelah informasi dipastikan kebenarannya.
Menurut Fitriana, kebiasaan memeriksa informasi menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat menyesatkan masyarakat.
Ia juga mengajak masyarakat membangun empat kebiasaan sederhana, yakni membaca dan menelusuri informasi relevan setiap hari, melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi, memanfaatkan perpustakaan dan sumber terpercaya, serta membagikan pengetahuan yang bermanfaat.
Dalam paparannya, Fitriana turut menyinggung sejumlah negara maju, seperti Swedia, Finlandia, Norwegia, Prancis, Italia, dan Denmark, yang kembali memberi perhatian pada penggunaan buku cetak dan tulisan tangan dalam kegiatan pendidikan di tengah kekhawatiran terhadap dampak penggunaan layar secara berlebihan.
Menutup materinya, Fitriana mengingatkan pentingnya pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Pembudayaan membaca, menurut ketentuan tersebut, dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat dengan dukungan pemerintah, antara lain melalui penyediaan buku murah dan berkualitas serta fasilitas perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau.
Ia berharap literasi informasi tidak berhenti sebagai materi pelatihan, tetapi menjadi kebiasaan masyarakat dalam menyikapi setiap informasi.
Dengan demikian, masyarakat tidak mudah terpengaruh kabar yang belum jelas kebenarannya dan mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat. (Adv)
