PALEMBANG, TRIKPOS.com– Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, menghadiri rapat entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan tersebut menandai dimulainya proses audit formal oleh BPK terhadap pengelolaan anggaran daerah. Kehadiran pimpinan DPRD menjadi bentuk sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan keuangan berjalan akuntabel dan transparan.
Dalam kesempatan itu, Andie menyampaikan dukungan penuh DPRD Sumsel kepada tim pemeriksa BPK agar dapat menjalankan tugas secara objektif dan profesional.
“DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyambut baik dimulainya pemeriksaan LKPD Tahun 2025 ini,” ujar Andie.
Menurut dia, proses audit oleh BPK merupakan instrumen penting dalam menilai kinerja keuangan daerah sekaligus memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.
Entry meeting ini merupakan tahapan awal dalam rangkaian pemeriksaan laporan keuangan daerah yang secara rutin dilakukan BPK setiap tahun. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antara tim pemeriksa dan pemerintah daerah guna mendukung kelancaran proses audit.
Direktur Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, dalam paparannya menjelaskan bahwa entry meeting bertujuan membangun kesamaan pemahaman antara BPK dan seluruh jajaran pemerintah daerah terkait pelaksanaan pemeriksaan.
Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memastikan kesiapan dokumen serta dukungan koordinasi selama proses audit berlangsung.
Ia turut mengapresiasi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota yang telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan audit agar berjalan efektif dan tepat waktu, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Kegiatan ini dihadiri pimpinan daerah serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel. Melalui pemeriksaan tersebut, diharapkan lahir rekomendasi konstruktif guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di Sumatera Selatan.(hms/ADV)
