JAKARTA , TRIKPOS com – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Cik Ujang, menghadiri peluncuran Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Acara ini diluncurkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Budi Gunawan, di Ruang Rapat Bima, Kantor Kemenko Polhukam RI, pada Kamis (13/3/2025).
Dalam keterangannya, Menko Polhukam Budi Gunawan menegaskan bahwa pembentukan kedua desk ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satu target utama pemerintah adalah mencapai nol kebakaran hutan dan lahan (zero karhutla) pada 2025, sekaligus menurunkan jumlah pekerja migran yang menjadi korban pelanggaran hukum, baik di dalam maupun luar negeri.
“Kebakaran hutan dan lahan setiap tahun terjadi di Indonesia dan memiliki dampak luas. Selain menyebabkan korban jiwa dan merusak lingkungan, bencana ini juga berdampak pada geopolitik karena asapnya bisa mencapai negara lain,” ujar Budi Gunawan.
Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menangani Karhutla dengan mengoordinasikan berbagai instansi dari tingkat pusat hingga daerah, terutama di wilayah rawan seperti Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.
“Kami mengundang langsung para pemangku kepentingan dalam Rapat Koordinasi untuk memastikan langkah-langkah penanggulangan Karhutla berjalan efektif,” tegasnya.
Desk Karhutla ini akan dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, dengan dukungan dari Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, serta Menteri Lingkungan Hidup.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), beberapa wilayah Indonesia diperkirakan mengalami peningkatan titik panas (hotspot), dengan puncak musim kemarau terjadi pada Juni-September 2025. Wilayah yang diprediksi rawan Karhutla meliputi Gorontalo, Riau, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua Selatan.
“Pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi Karhutla di musim kemarau. Diharapkan, dengan upaya ini, Indonesia bisa mencapai zero Karhutla seperti yang diinstruksikan Presiden Prabowo,” tambahnya.
Menko Polhukam juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat dalam menjaga lahan agar tidak terbakar.
Selain Karhutla, pemerintah juga menaruh perhatian serius terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Pada 2024, devisa dari PMI mencapai Rp 251 triliun.
“Pekerja migran adalah pahlawan devisa. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan maksimal dengan membentuk Desk Perlindungan PMI dan TPPO,” ungkap Budi Gunawan.
Ia juga menyoroti tingginya kasus kejahatan terhadap PMI, termasuk eksploitasi, kekerasan, penyelundupan manusia, dan deportasi ilegal.
“Tahun 2024 tercatat lebih dari 40 ribu kasus terkait pekerja migran. Dengan adanya desk ini, kami berharap kasus-kasus tersebut bisa ditangani lebih baik, serta secara bertahap mengalami penurunan,” tutupnya.
Peluncuran dua desk ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani bencana lingkungan serta perlindungan pekerja migran, demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat Indonesia. (#)
