PALEMBANG, TRIKPOS.com — Memasuki satu tahun kepemimpinan Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama Wakil Wali Kota Prima Salam, arah pembangunan Kota Palembang ditegaskan berfokus pada prinsip inklusivitas, keberlanjutan, serta penguatan daya saing daerah menuju 2027.
Penegasan tersebut disampaikan Ratu Dewa saat membuka Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palembang Tahun 2027 di Ruang Rapat Parameswara, Kamis (19/2/2026).
Forum strategis ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kota Palembang, Wakil Ketua DPRD Zainal Abidin, Anggota Komisi II DPRD Ilyas Hasbullah, serta sejumlah narasumber nasional yang hadir secara virtual, termasuk Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Ratu Dewa, RKPD tidak sekadar dokumen administratif tahunan, melainkan instrumen strategis yang menjembatani visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan kebijakan fiskal melalui KUA-PPAS dan APBD.
“RKPD 2027 menjadi momentum konsolidasi arah pembangunan. Perencanaan harus partisipatif, transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Dewa.
Ia menambahkan, forum konsultasi publik menjadi ruang penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, memperkuat sinkronisasi antarpiranti daerah, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan.
Indikator Makro Menguat
Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Palembang memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional, simpul perdagangan dan jasa, serta penggerak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Palembang konsisten berada di atas 5 persen sepanjang 2022–2024. Hingga Triwulan III 2025, pertumbuhan mencapai 5,82 persen, mencerminkan penguatan aktivitas ekonomi domestik dan konsumsi masyarakat.
Angka kemiskinan tercatat menurun dari 9,77 persen pada 2024 menjadi 9,04 persen pada 2025, dengan penurunan absolut sekitar 11,28 ribu jiwa. Inflasi year on year 2025 terkendali di level 2,92 persen, masih dalam rentang target nasional.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 83,27 dan masuk kategori sangat tinggi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 6,81 persen. Sementara itu, prevalensi stunting berhasil ditekan signifikan dari 18,90 persen pada 2023 menjadi 10,60 persen pada 2024.
“Penurunan stunting hampir delapan persen dalam satu tahun bukan kerja biasa. Ini hasil kolaborasi serius pemerintah, tenaga kesehatan, kader, hingga peran keluarga,” kata Dewa.
Tantangan Pembangunan 2027
Meski capaian makro menunjukkan penguatan fondasi ekonomi dan sosial, Ratu Dewa mengingatkan tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks. Dinamika global, tekanan ekonomi, perubahan iklim, serta percepatan transformasi digital menuntut kebijakan yang adaptif dan terukur.
Sejumlah isu strategis yang menjadi fokus pada 2027 antara lain penguatan ekonomi daerah berbasis hilirisasi dan UMKM, pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan, penurunan kemiskinan ekstrem dan ketimpangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas kawasan, serta ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana.
“Ke depan kita tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keberlanjutan. Pembangunan harus menyentuh masyarakat bawah dan memperkuat kelas menengah,” ujarnya.
38 Program Prioritas RDPS
Dalam satu tahun pertama kepemimpinan RDPS, Pemerintah Kota Palembang menjalankan lima program unggulan, yakni Palembang Sehat, Palembang Cerdas, Palembang Peduli, Palembang Gercep, dan Palembang Belagak.
Kelima program tersebut dijabarkan ke dalam 38 kegiatan prioritas yang mencakup peningkatan layanan kesehatan, penguatan mutu pendidikan, digitalisasi pelayanan publik, penataan kota, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.
Ratu Dewa menegaskan, reformasi birokrasi dan percepatan pelayanan menjadi kunci keberhasilan implementasi seluruh program. “Kecepatan pelayanan dan ketepatan sasaran adalah indikator keberhasilan. Birokrasi harus adaptif, bukan sekadar administratif,” tegasnya.
Melalui Forum Konsultasi Publik RKPD 2027, ia berharap lahir rumusan prioritas pembangunan yang realistis, terukur, dan menjawab kebutuhan riil masyarakat. Kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dinilai menjadi kunci mewujudkan Palembang yang berdaya dan sejahtera secara berkelanjutan.
“Satu tahun pertama ini harus menjadi fondasi kokoh menuju Palembang 2027 yang lebih maju, inklusif, dan kompetitif,” pungkas Ratu Dewa. (*)
