PALEMBANG, TRIKPOS.com | Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta pejabat yang baru dilantik segera membenahi persoalan pelayanan publik, terutama di sektor perhubungan dan pengelolaan pendapatan daerah.
Pesan itu disampaikan Ratu Dewa saat melantik 81 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Senin (24/8/2026) sore.
Salah satu penekanan diberikan kepada Sariansyah Ismail, S.STP., M.Si. yang resmi menjabat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang, menggantikan Pelaksana Tugas (Plt) Kadishub Heriyanto, S.Sos., M.Si.
Ratu Dewa meminta Sariansyah tidak sekadar melakukan pergantian kepemimpinan, tetapi langsung membangun konsolidasi internal hingga ke tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT).
“Kadishub harus benar-benar berkonsolidasi internal sampai ke UPT,” tegas Ratu Dewa.
Menurutnya, konsolidasi tersebut penting untuk mempercepat penanganan sejumlah persoalan transportasi yang masih menjadi perhatian masyarakat. Di antaranya parkir liar, kemacetan, serta lampu penerangan jalan yang belum optimal di sejumlah wilayah Palembang.
Khusus persoalan penerangan jalan, Ratu Dewa meminta Dishub melakukan pemetaan dan pengecekan langsung terhadap titik-titik yang membutuhkan penanganan.
“Bila perlu saya akan turun langsung bersama Kadishub untuk melihat setiap titik-titiknya,” ujarnya.
Selain penerangan jalan dan parkir liar, persoalan kemacetan juga diminta menjadi perhatian serius. Dishub dituntut bergerak cepat mengantisipasi serta menangani titik-titik yang selama ini rawan terjadi kepadatan lalu lintas.
Dalam pelantikan tersebut, Ratu Dewa juga melakukan pergantian pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Posisi yang sebelumnya diisi Plt H. Adrianus Amri, S.STP., M.Si., kini dipercayakan kepada Muhamad Fadly, S.STP., M.A.
Sebanyak 81 pejabat yang dilantik mencakup pejabat administrator, pejabat struktural eselon IV, hingga pejabat fungsional.
Ratu Dewa mengatakan penyegaran organisasi kali ini didominasi pejabat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang.
Kepada jajaran Bapenda, ia mengingatkan agar seluruh sumber pendapatan daerah dikelola secara profesional dan transparan. Ia juga menegaskan tidak boleh ada praktik yang berpotensi merugikan pemerintah daerah.
“Saya tidak ingin mendengar kembali adanya staf yang makan-makan gratis ataupun permainan. Ini memang sumber pendapatan bagi Pemerintah Kota Palembang,” katanya.
Ia menegaskan pembenahan internal harus berjalan beriringan dengan optimalisasi pendapatan daerah. Seluruh aparatur diminta bekerja tertib, profesional, dan berorientasi pada pencapaian target pendapatan sekaligus peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pelantikan 81 pejabat tersebut menjadi bagian dari penyegaran birokrasi Pemkot Palembang sekaligus penegasan target kepala daerah terhadap dua sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yakni pelayanan transportasi dan pengelolaan pendapatan daerah.
Laporan : Redaksi
