SUMSEL  

Perpustakaan Desa di Sumsel Masih Terkendala, Pemprov Bidik Dukungan Lintas Sektor

PALEMBANG, TRIKPOS.com – Pengembangan perpustakaan desa dan kelurahan di Sumatera Selatan masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari keterbatasan anggaran, minimnya sarana prasarana, hingga lemahnya dukungan pemerintah desa. Kondisi tersebut menjadi perhatian Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel dalam memperkuat program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).

Upaya mencari solusi dilakukan melalui Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Program TPBIS Tahun 2026 yang dibuka langsung Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel, Fitriana, S.Sos., M.Si., Kamis (8/10/2026).

Pertemuan yang berlangsung secara tatap muka di Ruang Rapat Dinas Perpustakaan Sumsel dan daring melalui Zoom tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, lembaga keuangan, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, komunitas literasi, media hingga Relawan Literasi Masyarakat (Relima).

Perwakilan Perpustakaan Nasional RI, Dra. Subeti Makdriani, turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Fitriana menegaskan, pengembangan perpustakaan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan keterlibatan lintas sektor agar perpustakaan desa mampu berkembang menjadi pusat pembelajaran, pemberdayaan masyarakat, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi.

Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang untuk mengevaluasi pelaksanaan TPBIS, mengidentifikasi persoalan di lapangan, serta menyusun komitmen bersama agar program berjalan berkelanjutan.

“Komitmen kuat dari kami saja belum cukup memaksimalkan program ini. Dukungan pemangku kepentingan sangat kami harapkan untuk keberlangsungan jangka panjang,” kata Fitriana.

Ia menjelaskan, program transformasi perpustakaan di Sumsel telah dimulai sejak 2014-2018 melalui program Perpuseru yang didukung Coca-Cola Foundation dan Bill & Melinda Gates Foundation.

Sejak 2020, program tersebut direplikasi oleh Perpustakaan Nasional RI. Hingga 2026, pelaksanaannya telah menjangkau 17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota serta 132 perpustakaan desa dan kelurahan.

Kota Lubuk Linggau menjadi daerah dengan jumlah penerima terbanyak, yakni 25 perpustakaan, disusul Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 19 perpustakaan.

Dukungan pemerintah provinsi juga diwujudkan melalui alokasi APBD sebesar Rp7,05 miliar selama periode 2020-2026. Anggaran tersebut digunakan untuk bantuan Pojok Baca Gubernur kepada 104 perpustakaan desa dan kelurahan.

Setiap penerima mendapatkan 500 eksemplar buku, dua unit rak buku, dan satu unit komputer. Program ini bahkan telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Sumsel 2025-2026.

Dari sisi regulasi, Sumsel telah memiliki sejumlah landasan hukum, di antaranya Perda Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Pergub Nomor 6 Tahun 2022 tentang Gerakan Literasi Daerah, Pergub Nomor 12 Tahun 2025 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, serta Pergub Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pelestarian Naskah Kuno.

Meski demikian, Fitriana mengakui implementasi TPBIS belum sepenuhnya berjalan optimal.

Di tingkat desa, persoalan yang muncul meliputi pergantian pengelola, tidak adanya insentif, minimnya dukungan kepala desa dan lurah, terbatasnya koleksi buku, kurangnya inovasi, hingga keterbatasan fasilitas dan akses internet.

Sementara di tingkat kabupaten/kota, sejumlah daerah belum membentuk Tim Sinergi. Dukungan anggaran pembinaan juga dinilai masih minim, ditambah pergantian kepala dinas dan persoalan koordinasi dengan penanggung jawab program.

Adapun di tingkat provinsi, pelaksanaan program turut menghadapi tekanan efisiensi anggaran, belum optimalnya dukungan Tim Sinergi, serta persoalan regulasi dan pembagian kewenangan pengelolaan perpustakaan desa.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, Dinas Perpustakaan Sumsel meminta dukungan konkret dari sejumlah instansi dan mitra strategis.

Bappeda Sumsel diharapkan mendukung anggaran perluasan Pojok Baca Gubernur ke seluruh desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) didorong memperkuat regulasi pemanfaatan Dana Desa untuk pengembangan perpustakaan.

Dinas Kominfo diharapkan membantu penyediaan akses internet gratis, khususnya bagi desa penerima bantuan TPBIS yang masih mengalami blank spot. Sementara Dinas Pendidikan diminta mendorong pemanfaatan perpustakaan desa sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat.

Dukungan juga diharapkan datang dari sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), antara lain dalam bentuk bantuan internet, fasilitas perpustakaan, dan bahan bacaan.

Sejumlah perusahaan dan lembaga yang diharapkan terlibat di antaranya Telkom, BSI, OJK, BNI, BI, BEI, Bank Sumsel Babel, PLN, Gramedia, Nutrifood, dan Grab.

Perguruan tinggi seperti Universitas Sriwijaya, UIN, dan Universitas Terbuka juga diharapkan berkontribusi melalui keterlibatan mahasiswa dalam pembinaan serta standardisasi perpustakaan desa.

Sementara media massa diharapkan memperluas informasi mengenai keberadaan dan manfaat perpustakaan desa kepada masyarakat.

Fitriana berharap pertemuan tersebut tidak berhenti sebatas forum koordinasi, tetapi menghasilkan langkah nyata dan komitmen bersama.

Ia ingin perpustakaan desa tidak hanya menjadi tempat menyimpan dan meminjam buku, melainkan berkembang sebagai pusat aktivitas masyarakat, ruang pemecahan masalah, serta sarana meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi melalui literasi terapan.

“Dengan semangat kerja sama dan sinergitas yang baik, insya Allah semua tugas akan terasa lebih mudah,” pungkasnya. (Adv)