HUKUM  

Praperadilan Dikabulkan, Status Tersangka Komariah di Polrestabes Palembang Dinyatakan Tidak Sah

Foto : Tim kuasa hukum Komariah dari Sakahira Law Firm berfoto bersama usai mengikuti sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Palembang.

PALEMBANG, TRIKPOS.com – Penetapan Komariah sebagai tersangka dalam perkara dugaan penjualan tanah yang dilaporkan Dr. Hj. Sunnah NBU dinyatakan tidak sah. Majelis hakim tunggal Pengadilan Negeri Palembang mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Komariah terhadap Polrestabes Palembang.

Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal Annisa Brigestriana, S.H., M.H., dalam sidang perkara nomor 38/Pid.Pra/2026/PN Plg, Senin (16/11/2026).

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Komariah tidak sah. Hakim juga menilai unsur-unsur Pasal 502 yang disangkakan tidak terpenuhi serta memerintahkan pemenuhan hak-hak pemohon, termasuk pemulihan nama baik dan martabat.

Putusan ini menjadi perkembangan penting dalam perkara yang sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial.

Kuasa hukum Komariah dari Sakahira Law Firm menyambut putusan tersebut. Tim hukum yang terdiri atas A. Rilo Budiman, S.H., M.H., Dr. Sudarna, Amin Rais, S.H., M.H., Rizky Tri Saputra, S.H., Bobby Mulyadi, S.H., M. Abyan Zhafran, S.H., M.H., Febry Prayoga, S.H., M.H., dan M. Rezky Maulana, S.H., M.H., menyatakan hakim mengabulkan permohonan praperadilan klien mereka.

Muhammad Axel, yang mewakili tim kuasa hukum, mengatakan putusan tersebut membatalkan status tersangka Komariah.

“Alhamdulillah, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada hakim yang telah mengabulkan gugatan praperadilan dengan menjatuhkan putusan yang amarnya membatalkan status tersangka Komariah selaku klien kami,” ujar Axel seusai persidangan.

Menurut Axel, salah satu pertimbangan penting yang disampaikan dalam permohonan adalah mengenai kedaluwarsa perkara.

Ia menjelaskan, persoalan hukum yang menjerat Komariah bermula dari transaksi jual beli rumah pada 2010 antara kliennya dan Sunnah NBU.

Dalam laporan tersebut, Komariah dituduh memberikan informasi palsu terkait sertifikat tanah. Namun, kuasa hukum menilai peristiwa yang dipersoalkan telah berlangsung sejak 2010, sedangkan penetapan Komariah sebagai tersangka baru dilakukan penyidik Polrestabes Palembang pada 2026.

Rentang waktu tersebut menjadi salah satu dasar tim hukum mengajukan praperadilan. Mereka berpendapat perkara yang disangkakan telah melewati batas waktu penuntutan atau kedaluwarsa sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dengan dikabulkannya permohonan praperadilan, penetapan Komariah sebagai tersangka dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan hakim.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan melaporkan balik Sunnah NBU, Axel mengatakan pihaknya belum menentukan langkah hukum selanjutnya.

“Kami masih akan berkoordinasi dan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan Komariah selaku klien kami,” katanya.

Putusan ini membuka babak baru dalam polemik hukum yang berawal dari transaksi jual beli rumah pada 2010 dan berlanjut dengan penetapan Komariah sebagai tersangka pada 2026.