PALEMBANG, TRIKPOS.COM– Pemerintah Kota Palembang bersama Polda Sumatera Selatan mulai bergerak membenahi kesemrawutan kawasan pasar tradisional. Tiga titik yang menjadi perhatian serius adalah Pasar 16 Ilir, Pasar Lemabang, dan Pasar Kuto.
Penataan dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat mengenai kemacetan, parkir liar, serta aktivitas pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan ruang publik dan dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi tindak lanjut penertiban PKL dan parkir liar bersama Polda Sumsel, Polrestabes Palembang, Pemkot Palembang, serta sejumlah instansi terkait di Ruang Rapat Parameswara, Setda Kota Palembang, Selasa (17/11/2026).
Wali Kota Palembang, Drs. Ratu Dewa, M.Si., menegaskan penataan kawasan pasar harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak sekadar mengurai kemacetan, pemerintah juga ingin mengembalikan fungsi pasar sebagai pusat perdagangan yang tertib, bersih, aman, dan nyaman.
Salah satu opsi yang disiapkan adalah merelokasi pedagang kaki lima, terutama yang selama ini berjualan di kawasan Pasar 16 Ilir.
Bahkan, Pemkot Palembang mulai membidik Taman Nusa Indah sebagai salah satu alternatif lokasi penampungan pedagang.
“Rencana kita ada salah satu opsinya di Taman Nusa Indah, walaupun itu aset Pemerintah Provinsi,” ungkap Ratu Dewa.
Namun, rencana tersebut belum menjadi keputusan final. Pemkot masih akan melakukan kajian teknis melalui tim khusus di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga akan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi relokasi.
Di sisi lain, Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. Irwansyah, S.I.K., M.H., C.L.A., menyatakan kepolisian siap mendukung langkah pemerintah daerah dalam menertibkan kawasan pasar.
Ia menegaskan, apabila dalam proses penataan ditemukan indikasi pungutan liar (pungli) maupun pelanggaran hukum lainnya, kepolisian akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, penertiban tidak akan semata-mata mengedepankan tindakan represif. Pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas dengan melibatkan dan merangkul para pedagang agar proses relokasi tidak memunculkan persoalan baru.
Sinergi pemerintah dan kepolisian ini diharapkan mampu mengakhiri persoalan klasik di kawasan pasar, mulai dari kesemrawutan PKL hingga parkir liar yang selama ini menjadi sumber kemacetan.
Penataan tiga pasar tersebut sekaligus menjadi ujian bagi Pemkot Palembang dalam menyeimbangkan kepentingan ketertiban kota dengan keberlangsungan usaha para pedagang kecil.
Laporan : wan















