JAKARTA, TRIKPOS.com (17/3) — Upaya pemerintah dalam mengakselerasi transformasi pengelolaan pendapatan daerah terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Jasa Raharja turut ambil bagian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Forum bertema “Akselerasi Transformasi dan Implementasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi, mendorong inovasi, serta meningkatkan efektivitas pemungutan guna mengoptimalkan penerimaan daerah dan kualitas pelayanan publik.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Agus Fatoni, menekankan pentingnya komitmen bersama dalam mengawal optimalisasi pendapatan daerah. Ia menyebut sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan, mulai dari intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga digitalisasi sistem kerja dan inovasi berkelanjutan.
“Komitmen seluruh pihak menjadi kunci agar pengelolaan pendapatan daerah berjalan optimal, transparan, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, didampingi Direktur Operasional Ariyandi, hadir sebagai narasumber untuk memaparkan peran strategis perusahaan dalam ekosistem pengelolaan pendapatan daerah, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Awaluddin menjelaskan, Jasa Raharja berperan sebagai enabler melalui integrasi data dan pemanfaatan teknologi. Sistem yang dikembangkan menghubungkan data registrasi kendaraan dengan pembayaran PKB dan SWDKLLJ secara real-time, dilengkapi dengan analitik untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan serta early warning system guna mendorong intervensi lebih dini.
“Pendekatan berbasis data menjadi kunci untuk menghadirkan sistem yang tidak hanya menekankan kewajiban, tetapi juga kemudahan dan kepercayaan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, kepatuhan tidak semata dibentuk oleh kewajiban, tetapi juga oleh sistem yang mampu menghadirkan kemudahan, keterhubungan, dan transparansi secara berkelanjutan.
Selain itu, Jasa Raharja terus memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah, dan mitra Samsat di seluruh Indonesia. Implementasi sistem host-to-host yang telah terintegrasi di 36 provinsi menjadi fondasi penting dalam memastikan validitas data sekaligus meningkatkan efektivitas pemungutan.
Langkah ini sejalan dengan agenda transformasi digital pemerintah dalam memperkuat tata kelola BUMN yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sebagai penyelenggara asuransi kecelakaan lalu lintas, Jasa Raharja juga terus menghadirkan inovasi layanan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan dasar bagi pengguna jalan. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dengan prinsip melayani sepenuh hati.
Partisipasi dalam Rakornas Pengelolaan Pendapatan Daerah 2026 ini menegaskan komitmen Jasa Raharja untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam mendukung penguatan sistem pendapatan daerah. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan, sekaligus menghadirkan layanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
