PALEMBANG, TRIKPOS.com– Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palembang menjadi perhatian serius pemerintah setelah tercatat 741 kejadian sepanjang Januari hingga 13 Oktober 2026. Luas lahan yang terdampak mencapai 358,28 hektare. Di tengah tingginya kejadian kebakaran, kualitas udara juga memburuk dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) mencapai 793 pada 13 Oktober 2026.
Pemerintah Kota Palembang kini memperkuat kesiapsiagaan personel, armada pemadam, patroli di wilayah rawan, serta pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi dampak kebakaran dan kabut asap terhadap masyarakat.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan dukungan dan koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, TNI-Polri, hingga masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya seusai menghadiri rapat penanganan karhutla bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Dudung Abdurachman di Griya Agung, Rabu (14/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ratu Dewa memaparkan kondisi kebakaran lahan di Palembang sekaligus kesiapan pemerintah kota dalam melakukan pemadaman, pencegahan kebakaran berulang, dan perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
Berdasarkan data Pemkot Palembang, Kecamatan Kertapati menjadi wilayah dengan jumlah kejadian kebakaran lahan tertinggi, yakni 138 kejadian. Berikutnya, Alang-Alang Lebar mencatat 113 kejadian, Sematang Borang 106 kejadian, Gandus 93 kejadian, dan Sukarami 86 kejadian.
Pada tingkat kelurahan, Talang Kelapa mencatat 56 kejadian, Bukit Baru 49 kejadian, dan Karya Jaya 48 kejadian.
Pemerintah kota juga menyoroti delapan kelurahan yang mengalami kebakaran berulang, yakni Keramasan, Karya Jaya, Gandus, Pulokerto, Bukit Baru, Siring Agung, Sukamulya, dan Karya Mulya.
Di Kelurahan Keramasan, kebakaran berulang tercatat 18 kali di Jalan Mayjend Satibi Darwis dan 12 kali di Jalan Mayjend Yusuf S. Sementara di Kelurahan Gandus, Jalan Talang Kepuh mengalami 15 kali kejadian.
Kondisi tersebut mendorong peningkatan patroli dan pemantauan, terutama di lokasi yang memiliki riwayat kebakaran berulang.
Selain ancaman api, kabut asap menjadi persoalan serius karena berpotensi mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat.
Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan nilai ISPU Palembang mencapai 780 pada 11 Oktober 2026, turun menjadi 595 pada 12 Oktober, kemudian meningkat menjadi 793 pada 13 Oktober.
Pada 13 Oktober, tercatat 677 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) harian. Sementara itu, jumlah kasus ISPA selama September mencapai 17.434 kasus dan sebanyak 7.742 kasus tercatat pada periode 1–13 Oktober 2026.
Untuk mengurangi risiko paparan asap, Pemkot Palembang telah membentuk 68 posko kesehatan. Fasilitas tersebut terdiri atas 18 posko kecamatan, 42 posko puskesmas, tujuh posko puskesmas pembantu, serta satu posko kesehatan bergerak berupa tenda yang berada di kawasan Talang Jambe.
Pemkot juga telah mendistribusikan 138.267 masker melalui posko, kantor kecamatan, institusi, dan berbagai saluran pelayanan publik.
Pemerintah kota turut menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Palembang Nomor 29 Tahun 2026 yang mengatur pembatasan kegiatan luar ruangan, penggunaan masker, larangan pembakaran lahan dan sampah, serta penyesuaian pembelajaran secara daring dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara.
Untuk memperkuat penanganan di lapangan, Pemkot Palembang menyiapkan 20 unit mobil pemadam kebakaran, tiga mobil pickup, tiga mobil rescue, lima mobil pompa, dan satu mobil angkut anggota.
Peralatan pendukung lainnya meliputi dua pompa portable berkapasitas 23 HP, dua pompa portable 18 HP, dua pompa Alkon, serta 23 roll selang pemadam dengan berbagai ukuran, termasuk nozzle dan perlengkapan pendukung.
Kekuatan personel terdiri atas 40 personel BPBD, 232 personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan per sif, 307 personel TNI-Polri, serta 286 personel kecamatan dan kelurahan.
Kesiapsiagaan juga didukung posko lapangan di 18 kecamatan, pemantauan dan pelaporan selama 24 jam, serta patroli di delapan kecamatan rawan kebakaran.
Di tingkat masyarakat, terdapat 1.605 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan 327 kelompok sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan 160 kelompok di antaranya tercatat aktif.
Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat pelaporan ketika ditemukan titik api sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum kebakaran meluas.
Ancaman karhutla turut diperparah kondisi kekeringan yang berdampak terhadap masyarakat dan sektor pertanian.
Data Pemkot Palembang mencatat kekeringan berdampak pada 720 kepala keluarga di Kecamatan Sukarami, 58 kepala keluarga di Sematang Borang, dan empat kepala keluarga di Jakabaring.
Pada sektor pertanian, lahan sawah terdampak mencapai 407 hektare di Kecamatan Gandus, 22 hektare di Ilir Barat I, dan 21,5 hektare di Kertapati.
Untuk menjaga ketersediaan air bersih, pemerintah kota terus memantau produksi dan distribusi air melalui Perumda Tirta Musi. Secara umum, pasokan air dilaporkan masih aman dan terkendali, meskipun terdapat fluktuasi tingkat kekeruhan air baku.
Perumda Tirta Musi juga menyediakan hidran air di 16 lokasi instalasi pengolahan air dan booster. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengisian mobil tangki dan mobil pemadam kebakaran serta mendukung kebutuhan air bersih di wilayah terdampak kekeringan.
Meski berbagai fasilitas telah disiapkan, proses pemadaman masih menghadapi kendala berupa sulitnya akses menuju lokasi kebakaran, munculnya sejumlah titik api secara bersamaan, keterbatasan sumber air, serta angin dan kondisi lahan kering yang mempercepat penyebaran api.
Dalam rapat tersebut, Menko Polkam RI Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Presiden RI memberikan perhatian serius terhadap penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
Pemerintah pusat menekankan pentingnya percepatan pemadaman, pendinginan area terdampak, patroli ulang, dan verifikasi untuk memastikan api benar-benar padam serta tidak kembali menyala.
Dudung juga menyampaikan lima prioritas penanganan, yakni percepatan pemadaman terutama di lahan gambut dan wilayah sulit dijangkau, penguatan operasi darat dan udara, peningkatan pencegahan berbasis data, penegasan tanggung jawab pemegang izin usaha, serta penegakan hukum secara profesional dan tanpa tebang pilih.
Pengawasan kawasan rawan kebakaran akan diperkuat dengan melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, polisi hutan, dan masyarakat. Keselamatan serta kesejahteraan petugas yang bertugas di lapangan juga menjadi perhatian.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memaparkan upaya penanganan karhutla di wilayah Sumsel, termasuk pengerahan sekitar 12.710 personel lintas instansi dan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca yang hingga 13 Oktober 2026 telah mencapai 75 sorti.
Berdasarkan pemantauan per 14 Oktober 2026, tercatat 821 titik panas di Sumatera Selatan. Sebanyak 625 titik berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, 126 titik di Banyuasin, dan 53 titik di Musi Banyuasin.
Ratu Dewa menegaskan Pemkot Palembang akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Upaya tersebut mencakup peningkatan kesiapan pemadaman, pengawasan wilayah rawan, pelayanan kesehatan, distribusi masker, pemantauan kualitas udara, dan penyediaan air bersih.
Pemerintah berharap langkah terpadu tersebut dapat menekan kebakaran berulang sekaligus mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat Palembang. (#)
