PALEMBANG, TRIKPOS.com — Kenaikan harga cabai merah menjadi faktor terbesar yang mendorong inflasi Kota Palembang pada Oktober 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang karena berpotensi menekan daya beli masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, inflasi tahunan atau year on year (yoy) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 2,69 persen. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan September 2026 yang berada di level 2,40 persen.
Dari 139 komoditas yang mengalami kenaikan harga, cabai merah tercatat sebagai penyumbang inflasi terbesar dengan andil mencapai 0,289 persen. Sementara itu, cabai rawit turut memberikan kontribusi sebesar 0,029 persen.
Meski mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, tingkat inflasi Palembang masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025. Angka tersebut juga masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen.
Asisten II Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, mengatakan Pemkot terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga berbagai komoditas, terutama bahan pangan yang berpotensi memicu kenaikan inflasi.
Menurutnya, data yang dirilis BPS menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan kebijakan dan langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Pengendalian inflasi menjadi perhatian serius pemerintah kota karena berkaitan langsung dengan stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Data inflasi yang dirilis BPS menjadi dasar penting bagi kami untuk mengidentifikasi komoditas penyumbang kenaikan harga sekaligus menentukan langkah antisipasi,” ujar Isnaini.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Rilis Resmi Inflasi dan Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober 2026 serta Berita Resmi Statistik Pariwisata Kota Palembang di Kantor BPS Kota Palembang, Senin (2/11/2026).
Isnaini menjelaskan, pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui pemantauan harga di pasar. Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi barang agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
Untuk itu, Pemkot Palembang terus mengoptimalkan strategi 4K yang meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Sejumlah langkah konkret disiapkan, mulai dari memperkuat kerja sama antardaerah, menggelar operasi pasar dan pasar murah di tingkat kecamatan hingga kelurahan, serta merencanakan penambahan cadangan pangan.
“Strategi 4K terus kami optimalkan. Mulai dari menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, hingga memperkuat komunikasi dengan daerah penghasil, distributor, dan agen komoditas,” jelasnya.
Selain melakukan intervensi pasar, Pemkot Palembang juga mendorong perbaikan infrastruktur pendukung distribusi barang kebutuhan pokok. Upaya tersebut mencakup rehabilitasi jalan, revitalisasi pasar, hingga pengaturan lalu lintas agar proses distribusi berjalan lebih lancar.
Koordinasi dengan daerah penghasil dan pelaku distribusi juga terus diperkuat guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kelangkaan pasokan maupun lonjakan harga komoditas di pasaran.
Isnaini berharap sinergi antara Pemkot Palembang, BPS, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta seluruh pemangku kepentingan dapat terus ditingkatkan.
“Pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama semua pihak. Kami berharap melalui sinergi yang kuat, stabilitas harga di Kota Palembang dapat terus terjaga sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga kebutuhan pokok,” pungkasnya. (*)
