PALEMBANG, TRIKPOS.com— Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027 harus berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat, bukan hanya pada tingkat penyerapan anggaran.
Penegasan itu disampaikan saat membuka Paparan Renja Perangkat Daerah Kota Palembang yang digelar selama dua hari dan diikuti seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (27/4/2026).
Pada hari pertama kegiatan, masing-masing kepala OPD memaparkan rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah tahun 2027.
Menurut Aprizal, forum tersebut menjadi tahapan penting untuk memastikan arah pembangunan tetap selaras dengan kondisi fiskal yang saat ini menghadapi tekanan, baik secara global maupun nasional.
“Kondisi keuangan saat ini tidak dalam situasi normal. Dampaknya, transfer ke daerah mengalami penyesuaian. Ini menuntut kita untuk lebih cermat menetapkan prioritas pembangunan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa setiap program yang dirancang harus memiliki dasar yang kuat, berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, serta mampu menghasilkan output dan outcome yang terukur.
“Setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat yang jelas. Jangan sampai program berjalan, tetapi dampaknya tidak terasa,” tegasnya.
Selain itu, Aprizal juga menyoroti pola penyerapan anggaran yang selama ini masih cenderung menumpuk pada triwulan ketiga hingga akhir tahun anggaran. Menurutnya, kondisi tersebut berisiko memengaruhi kualitas pelaksanaan program.
Karena itu, ia meminta pola tersebut segera diubah agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih terencana dan optimal sejak awal tahun.
“Ke depan, pola ini harus diubah. Penyerapan harus mulai agresif sejak triwulan pertama dan kedua, agar pelaksanaan program lebih terkendali dan hasilnya optimal,” katanya.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Aprizal mengingatkan pentingnya disiplin dalam perencanaan dan penganggaran guna menjaga stabilitas keuangan daerah.
Ia juga menegaskan perlunya menghindari duplikasi program antarperangkat daerah yang dapat menimbulkan pemborosan dan inefisiensi.
“Tidak boleh ada lagi program yang tumpang tindih. Kolaborasi lintas OPD harus diperkuat, dengan perencanaan yang terintegrasi dan berbasis tupoksi masing-masing,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dokumen Renja bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis yang menentukan kualitas belanja daerah dan keberhasilan pembangunan.
Aprizal pun menggarisbawahi empat prinsip utama dalam penyusunan Renja 2027, yakni berbasis kebutuhan masyarakat, memperkuat sinergi lintas sektor, berorientasi pada hasil (result-oriented), serta menjunjung tinggi efisiensi dan akuntabilitas anggaran.
“Perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan yang tepat. Karena itu, kualitas Renja harus benar-benar dijaga,” ujarnya.
Melalui forum ini, Pemerintah Kota Palembang berharap seluruh perangkat daerah dapat menyempurnakan dokumen Renja menjadi lebih realistis, adaptif, dan implementatif agar mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan.
“Dengan komitmen, integritas, dan kolaborasi, kita optimistis visi Palembang Berdaya dan Sejahtera yang berkelanjutan dapat diwujudkan secara nyata,” pungkasnya. (#)
