PALEMBANG, TRIKPOS.com – Partai Gerindra meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak berhenti pada penetapan tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Polisi didesak mengungkap aktor intelektual, pemberi perintah, hingga pihak yang diduga mendanai operasi ilegal tersebut.
Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Selatan, Kartika Sandra Dewi, SH, melalui Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Alwis Gani, SE, MM menyatakan partainya mendukung langkah Kapolri beserta jajaran Bareskrim dan Divisi Propam dalam menindak pihak-pihak yang diduga terlibat.
Gerindra menilai pengungkapan kasus tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, tanpa pandang bulu terhadap pangkat, jabatan, maupun latar belakang institusi pihak yang terlibat.
Menurut Gerindra, penyidik tidak boleh hanya menjadikan pelaksana di lapangan sebagai titik akhir penyidikan. Rantai komunikasi, aliran dana, distribusi perangkat penyadapan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain harus dibongkar.
Partai berlambang kepala garuda itu juga menilai sulit menerima jika operasi penyadapan terhadap kepala negara dilakukan semata-mata atas inisiatif individu tanpa adanya perintah atau dukungan pihak lain. Karena itu, penyidik diminta mendalami kemungkinan adanya jaringan yang bekerja di balik aksi tersebut.
Gerindra meminta aparat mengungkap motif penyadapan, termasuk kemungkinan adanya kepentingan politik, kejahatan informasi, maupun keterlibatan jaringan eksternal yang berupaya mengakses informasi sensitif kepresidenan.
“Siapa pun yang berada di balik tindakan ini harus diproses sesuai hukum. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum hanya karena memiliki jabatan atau kekuasaan,” demikian sikap Gerindra dalam pernyataannya, Jum’at (6/11/2026).
Gerindra juga memandang dugaan penyadapan terhadap Presiden bukan persoalan pelanggaran etik semata. Tindakan tersebut dinilai berpotensi menyentuh aspek keamanan dan kedaulatan negara karena menyasar kepala negara sebagai simbol sekaligus pemegang kekuasaan pemerintahan.
Selain mendesak pengusutan tuntas, Gerindra meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan dan intelijen di lingkungan kepresidenan. Pemeriksaan terhadap personel yang berada di lingkaran pengamanan Presiden juga dinilai perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
Di sisi lain, Gerindra menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus tetap berjalan stabil dan fokus menjalankan agenda pembangunan. Dugaan penyadapan tersebut tidak boleh mengganggu pelaksanaan program strategis pemerintah.
Gerindra turut mengimbau masyarakat agar tidak membangun spekulasi terkait kasus tersebut. Penanganan perkara sepenuhnya diminta diserahkan kepada aparat penegak hukum dengan mengedepankan proses penyidikan yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Partai itu menegaskan, pengungkapan kasus hingga ke aktor utama menjadi penting untuk memastikan tidak ada kekuatan tersembunyi yang dapat mengintervensi pemerintahan maupun merusak kepercayaan terhadap penegakan hukum.
Laporan : Iwan
