PALEMBANG, TRIKPOS.com– Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mempelajari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset, serta penguatan kapasitas fiskal daerah di tengah menurunnya transfer dari pemerintah pusat dan kebijakan efisiensi anggaran, Kamis (21/5/2026).
Kunjungan tersebut juga dihadiri perwakilan DPRD DKI Jakarta dan menjadi forum diskusi mengenai berbagai tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berdampak pada berkurangnya penerimaan pemerintah provinsi karena sebagian pendapatan langsung dialokasikan kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Dalam pertemuan itu, DPRD DIY memaparkan bahwa keterbatasan sumber daya alam membuat daerahnya bergantung pada sektor pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, sektor jasa, serta pariwisata sebagai penopang utama PAD.
Sementara itu, Komisi III DPRD Sumsel memaparkan berbagai langkah yang tengah ditempuh untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, salah satunya melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah.
Dari hasil kajian pansus, DPRD Sumsel menemukan sejumlah potensi penerimaan baru yang dinilai cukup menjanjikan, di antaranya pajak alat berat, pajak air permukaan, retribusi daerah, hingga kontribusi dari perusahaan-perusahaan berskala besar yang beroperasi di Sumatera Selatan.
Komisi III juga menyoroti potensi kebocoran penerimaan pajak daerah, khususnya pada sektor alat berat dan pajak air permukaan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan pengawasan yang lebih ketat di lapangan, sinkronisasi data antarinstansi, serta penguatan koordinasi di lingkungan perangkat daerah.
Menurut Komisi III, upaya meningkatkan PAD tidak cukup hanya dengan menaikkan tarif pajak. Pemerintah daerah juga dituntut menghadirkan inovasi kebijakan, mengoptimalkan pengelolaan aset, memperkuat pengawasan, serta melakukan pemetaan potensi pendapatan secara detail dan berbasis data.
Hasil kunjungan kerja ke DIY ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan memperkuat kapasitas fiskal daerah pada masa mendatang.
