Musda XI Golkar Sumsel Jadi Momentum Konsolidasi, Bahlil Soroti Kekuatan Politik Partai

foto: Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan sambutan pada pembukaan Musda XI Partai Golkar Sumatera Selatan di Hotel Aryaduta Palembang, Sabtu (1/8/2026)

PALEMBANG, TRIKPOS.com | Penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sumatera Selatan menjadi momentum penting bagi partai berlambang pohon beringin itu untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menentukan arah kepemimpinan menjelang agenda politik nasional. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan kepemimpinan baru hasil Musda harus mampu menjaga tren positif perolehan kursi Golkar di Sumsel.

Musda XI yang mengusung tema Berkarya untuk Rakyat, Bersatu, Berjuang, Menang – Golkar Solid, Indonesia Maju” digelar di Hotel Aryaduta Palembang pada 1–2 Agustus 2026. Kegiatan dihadiri Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji, Bendahara Umum DPP Partai Golkar Sari Yuliati, serta Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan Wihaji.

Ribuan kader dan simpatisan bersama pengurus DPD Partai Golkar kabupaten/kota se-Sumatera Selatan memadati Ballroom Hotel Aryaduta Palembang sebagai bentuk dukungan terhadap proses demokrasi internal partai.

Dalam arahannya, Bahlil menegaskan Musda bukan sekadar agenda memilih ketua, tetapi forum strategis untuk memperkuat soliditas organisasi sekaligus menyiapkan kepemimpinan yang mampu membawa Golkar semakin kompetitif di Sumatera Selatan.

Menurut dia, Golkar memiliki modal politik yang kuat di Sumsel. Saat ini partai tersebut memiliki tiga anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan, menguasai 12 kursi DPRD Provinsi Sumatera Selatan, serta sekitar 85 kursi DPRD kabupaten dan kota.

“Modal sosial dan politik ini harus terus dijaga dan ditingkatkan. Karena itu, melalui Musda XI ini diharapkan terpilih seorang ketua yang mampu mengemban amanah, memperkuat konsolidasi organisasi, dan membesarkan Partai Golkar di Sumatera Selatan,” kata Bahlil.

Pada kesempatan yang sama, Bahlil juga menanggapi dinamika harga kelapa sawit yang menjadi perhatian masyarakat. Ia menjelaskan pemerintah hanya dapat mengendalikan harga komoditas yang memperoleh subsidi, sedangkan harga crude palm oil (CPO) mengikuti mekanisme pasar global.

Menurutnya, perubahan harga CPO sangat dipengaruhi kondisi pasar internasional sehingga pemerintah tidak dapat menetapkan harga secara sepihak.

“Kalau harga dunia turun, tentu ikut turun. Kalau naik, juga mengikuti,” ujar Bahlil.