PALEMBANG, TRIKPOS.com— Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru mendorong integrasi perencanaan pembangunan serta penguatan kemandirian daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumsel yang digelar di Griya Agung, Selasa (14/4/2026).
Dalam arahannya, Herman Deru menegaskan bahwa pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan nasional, namun tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan lokal. Ia menekankan peran gubernur sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam menjaga sinkronisasi program.
“Perencanaan pembangunan harus linier agar program tidak tumpang tindih dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Herman Deru.
Ia mengungkapkan, Sumsel tengah bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih cepat dan akuntabel. Dalam proses tersebut, dukungan pemerintah pusat dinilai sangat penting, termasuk melalui kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dalam forum tersebut.
Herman Deru juga menyoroti tantangan fiskal daerah, terutama terkait kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen pada 2027. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berdampak pada meningkatnya angka pengangguran, khususnya bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Efisiensi anggaran harus tetap memperhatikan keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia,” katanya.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan Sumsel tidak terlepas dari kontribusi pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, diperlukan sinergi yang kuat serta integrasi perencanaan agar pembangunan dapat berjalan optimal.
Selain itu, Herman Deru menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator kemandirian daerah. Ia berharap pemerintah pusat memberikan ruang regulasi yang lebih luas agar daerah dapat berinovasi dalam meningkatkan pendapatan.
Dalam aspek prioritas, Pemerintah Provinsi Sumsel tetap memfokuskan pembangunan pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
Mengakhiri arahannya, Herman Deru mengingatkan kepala daerah agar konsisten terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun guna menjaga kesinambungan dengan kebijakan nasional.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan pentingnya perubahan pola kerja pemerintahan yang lebih cepat, tepat, dan adaptif di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ia memaparkan empat kunci pembangunan nasional, yakni visi lintas generasi, kemandirian nasional, pemerintahan yang efektif, serta kolaborasi dan inovasi.
Menurut Bima Arya, Indonesia memiliki peluang besar menjadi kekuatan ekonomi dunia jika mampu memanfaatkan bonus demografi secara optimal.
Ia juga mengapresiasi capaian Sumsel dalam pengendalian inflasi dan penanganan stunting, serta menanggapi aspirasi gubernur terkait perlunya penguatan regulasi untuk peningkatan PAD dan kejelasan mekanisme transfer pusat ke daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Bappenas, DPRD Sumsel, TNI/Polri, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan. (#)
