PALEMBANG, TRIKPOS.com | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan kesiapan mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak berhenti pada pembagian makanan, tetapi benar-benar berdampak terhadap peningkatan gizi masyarakat dan penurunan stunting.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru setelah mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Kamis (13/8/2026).
Rakorsus yang diikuti pemerintah daerah se-Indonesia itu berlangsung secara daring. Herman Deru mengikuti agenda tersebut dari Griya Agung, Palembang.
Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam arahannya, Tito meminta kepala daerah berperan aktif memastikan program MBG berjalan efektif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Tito, pemenuhan gizi memiliki kaitan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama di tengah masih adanya masyarakat yang kesulitan memperoleh asupan protein.
“MBG ini adalah program yang mulia untuk mengurangi stunting,” kata Tito.
Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak dapat hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada penerima manfaat. Program tersebut harus memiliki sasaran yang jelas mulai dari output, outcome hingga impact.
“BGN bukan hanya menyediakan makanan, namun ada output dan outcome. Intinya holistik penyediaan intervensi makan dan impact-nya adalah peningkatan gizi,” ujar Sudaryono.
Ia juga mengingatkan tantangan distribusi MBG, terutama untuk menjangkau wilayah pelosok. Kondisi tersebut membutuhkan tata kelola dan koordinasi yang kuat karena makanan yang didistribusikan merupakan bahan pangan yang mudah rusak.
BGN juga mengapresiasi pemerintah daerah yang selama ini aktif mendukung pelaksanaan MBG, termasuk dalam penanganan berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Sudaryono meminta tidak ada lagi sekat antara BGN dan pemerintah daerah dalam menjalankan program tersebut.
“Setelah rakor ini tidak ada lagi eksklusivitas,” tegasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Herman Deru menyatakan Pemprov Sumsel siap memperkuat sinergi dengan BGN dan pemerintah kabupaten/kota dalam memastikan tata kelola MBG berjalan optimal.
Dukungan itu diarahkan agar program MBG memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak dan mendukung upaya menekan angka stunting.
Pemprov Sumsel juga menempatkan keberhasilan MBG sebagai bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia, sehingga pelaksanaannya harus dikawal secara bersama-sama, terukur, dan tepat sasaran.
Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, program MBG diharapkan mampu memperkuat fondasi lahirnya generasi Sumsel yang sehat, cerdas, dan memiliki kualitas gizi yang lebih baik.
Laporan : Redaksi
