MUBA, TRIKPOS.com — Suasana rumah dinas Wakil Bupati Musi Banyuasin (Muba) Sabtu pagi (18/10/2025) tampak sibuk namun penuh semangat. Para pejabat lintas perangkat daerah berkumpul menyatukan langkah mematangkan pelaksanaan Program Keluarga Maju (PKM), gerakan strategis yang diharapkan menjadi jalan nyata menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Muba.
Meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemkab Muba tetap berkomitmen mempercepat pelaksanaan PKM sebagai salah satu program prioritas daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Bupati Muba, Kyai Abdur Rohman Husen, didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Ardiansyah, Kepala Bappeda Mursalin, Kepala BPS Trio Wira Dharma, Plt Kepala Dinas Sosial Deny, Kepala Dinas PMD Ali Badri, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Zulkarnain, Kepala Disnakertrans Herryandi Sinulingga, serta perwakilan sejumlah OPD dan tim ahli Bupati.
Dalam arahannya, Wabup Kyai Rohman menegaskan bahwa PKM bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan gerakan besar pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga produktif.
“Program PKM ini harus memiliki arah dan sasaran yang jelas. Fokusnya adalah keluarga miskin produktif, ibu rumah tangga, anak muda berprestasi, serta penerima beasiswa pendidikan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, bantuan dalam PKM diarahkan agar benar-benar produktif dan berkelanjutan. “Ada dua skema bantuan usaha, modal rintisan melalui Dinas Sosial, dan modal pengembangan lewat Dinas Koperasi dan UMKM. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi bisa bangkit dan mandiri secara ekonomi,” ujar Wabup.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya regulasi dan validasi data agar program tepat sasaran..“Regulasi harus jelas, data harus valid. Ketika kita kuat di dua hal ini, pelaksanaan program akan efektif, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Kepala Bappeda Muba, Mursalin, menjelaskan bahwa rapat percepatan PKM ini bertujuan menyatukan langkah lintas perangkat daerah sekaligus menyiapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan PKM sebagai payung hukum utama.
“Kami memastikan sinkronisasi kebijakan teknis, penganggaran, serta validasi data penerima manfaat agar program berjalan tepat sasaran dan bisa dimonitor secara berkelanjutan,” katanya.
Bappeda bersama Dinas Kominfo, lanjutnya, tengah menyiapkan dashboard digital monitoring dan evaluasi PKM berbasis data by name by address, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas program.
PKM sendiri mengacu pada sejumlah regulasi nasional seperti PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,.Perpres Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
“Perbup PKM bukan sekadar aturan teknis, tapi kerangka besar kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis keluarga produktif yang menyatukan potensi OPD, dunia usaha, dan masyarakat,” terang Mursalin.
Sementara itu, Anas, Ahli Bupati, menegaskan bahwa pelaksanaan PKM juga melibatkan peran aktif camat dan perusahaan agar pemberdayaan masyarakat berjalan menyeluruh hingga tingkat kecamatan.
Dukungan juga datang dari Kepala BPS Muba Trio Wira Dharma yang memastikan kesiapan lembaganya dalam pemutakhiran data penerima manfaat.
“Data BPS akan menjadi rujukan satu pintu. Kami menggunakan data terpadu dari PLN, Pertamina, BPJS, dan Dukcapil untuk memastikan penerima bantuan sesuai kondisi lapangan,” jelasnya.
Fokus Program Keluarga Maju (PKM) 2026, Bantuan Modal Usaha Produktif melalui Dinas Sosial dan Dinas Koperasi & UMKM, Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja oleh Disnakertrans, Beasiswa dan Bantuan Pendidikan bagi pelajar berprestasi melalui Dinas Pendidikan, Integrasi Data dan Monitoring Digital oleh Bappeda dan Dinas Kominfo.
Wabup Kyai Rohman menutup rapat dengan menegaskan bahwa keberhasilan PKM menjadi tolok ukur nyata semangat “Muba Maju Lebih Cepat” yang digaungkan Bupati Muba H. M. Toha Tohet.
“Program ini bukan hanya kebijakan administratif, tetapi gerakan sosial yang mendorong kesejahteraan dan kemandirian. Dengan kolaborasi lintas sektor dan data yang akurat, Muba akan semakin maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkasnya. (#)
